Share

Suyoto: Silpa Bukan Dana Nganggur

Bojonegoro (Media Center) – Dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAD) tahun 2014, Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyampaikan, beberapa hal. Salah satunya adalah terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan  daerah tahun 2014 perlu dipertahankan.

“Namun perlu saya sampaikan, bahwa akan menjadi tantangan bersama untuk mempertahankannya,” ujar Kang Yoto.

Sementara untuk pendapatan daerah yang direncanakan pada APBD, telah  disusun berdasarkan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki dasar hukum.  Disamping itu, juga telah diperhitungkan berdasarkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

“Namun perlu saya sampaikan kembali, bahwa kajian teoritik  penggunaan Trend Model Linier  tidak dapat diaplikasikan pada perencanaan seluruh pendapatan, karena data realisasinya tidak semuanya bersifat konstan dan beberapa bersifat musiman,” tegasnya.

Selain itu, perlakuan metode trend model linier juga sangat dipengaruhi oleh jenis pungutan yang dilaksanakan, apakah itu yang bersumber dari pajak, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, sehingga analisis dan kajian atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana perimbangan dari masing-masing sektor tentunya akan berbeda-beda.

Pihaknya menyampaikan, optimalisasi penerimaan dana perimbangan maupun pemungutan sumber-sumber PAD pasti dan selalu akan dilakukan. Antara lain Rekonsiliasi rutin dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan, Intensifikasi Retribusi, Kegiatan penagihan dan penindakan terhadap wajib pajak, secara periodik dilaksanakan setiap bulannya atau pada akhir masa pajak, sesuai basis data pajak daerah, penagihan PBB-P2, dan reklame bando jalan yang kosong adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/2010 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan.

Pihaknya menekankan, dalam pelaksanaan belanja daerah, harus mengedepankan hasil pekerjaan yang  tepat sasaran, tepat waktu, dan berpegang pada prinsip patuh terhadap ketentuan yang ada, serta patut secara norma sosial yang berkembang di masyarakat.

“Termasuk di dalamnya garis-garis yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang bermanfaat bagi rakyat,” lanjutnya.

Dia menyampaikan, SiLPA Tahun 2014 bukanlah dana nganggur, karena di dalamnya terdapat dana-dana dari Pemerintah Pusat berupa specific grant  yang sudah jelas peruntukkannya, antara lain, Dana Alokasi Khusus sebesar 4,22 Milyar, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 21,71 Milyar, Tunjangan Profesi dan Tambahan penghasilan bagi guru PNSD Non Sertifikasi sebesar Rp 49,47 Milyar.

Dana tersebut tidak mungkin dialokasikan untuk program kegiatan lainnya, karena akan terjadi salah peruntukan diantaranya SiLPA belanja yang bersifat in-out, yang harus dikembalikan ke kegiatan yang sama, yaitu SiLPA dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 27,39 Milyar dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp 11,62 Milyar, SiLPA dari kegiatan yang harus kita anggarkan kembali yaitu Perubahan MOU pelaksanaan pembangunan Waduk Gongseng sebesar Rp 10 Milyar, Kekurangan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 92 Milyar lebih, Bahkan secara agresif,  telah menganggarkan SILPA 2014 pada induk APBD Tahun 2015 sebesar Rp 225.8 Milyar lebih.

“Sehingga pada P-APBD 2015 nanti, tidak ada SiLPA yang dapat kita gunakan, kecuali terdapat penambahan dari sisi pendapatan,” tutupnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment