Share

Transparansi dan Komunikasi Publik di Bojonegoro (1)

Dialog Publik merupakan program yang dioperatori oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, berlangsung secara rutin sejak tahun 2008

Sebagai bentuk transparansi informasi untuk publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur tak hanya menerapkan penyajian informasi satu arah. “Kami juga melakukan komunikasi dan dialog dua arah,” kata Kusnandaka Tjatur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.

Informasi publik melalui media massa yang selama ini dilakukan masih ditambah dengan bentuk-bentuk lain yang bersifat dua arah. Pelaksanaan Dialog Publik, penyediaan layanan SMS Center, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hingga pemanfaatan media online dan jejaring sosial telah dilaksanakan hingga saat ini.

Dialog Publik
Merupakan program yang dioperatori oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, berlangsung secara rutin sejak tahun 2008, tepatnya pada 14 Maret yakni dua hari setelah Suyoto dilantik menjadi Bupati di Kabupaten Bojonegoro. Berebda dengan dialog-dialog yang biasa digelar oleh instansi pemerintahan di daerah lain, Dialog Publik di Bojonegoro bersifat terbuka.

Semua lapisan masyarakat bisa datang tanpa prosedur protokoler yang biasa diberlakukan, mereka dapat menggunakan pakaian apapun, demokrasi bojonegorobersandal jepit, bercelana pendek, memakai sarung. Tak hanya itu, kebebasan menyampaikan pendapat, bertanya, bahkan mencacipun bukan hal tabu di forum yang digelar setiap usai shalat Jumat tersebut.

Bukan hanya mereka yang datang ke lokasi dialog di Pendopo Malowopati Kompleks Pemkab Bojonegoro saja yang dapat mendengar dan mengikuti jalannya dialog, kegiatan tersebut juga disiarkan secara langsung tanpa sensor melalui dua radio lokal di Bojonegoro.

Jenis pertanyaaan dan pernyataan masyarakatpun beragam, mulai dari keluhan pribadi seperti kebutuhan rumah tangga dan masalah percintaan, bertanya soal anggaran dan kebijakan, hingga pelaporan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk korupsi-korupsi di tingkat desa.

“Saya punya masalah rumah tangga, kini diambang perceraian, saya mohon bisa dibantu,” demikian salah satu ungkapan warga di depan Bupati Bojonegoro yang biasa disebut dengan panggilan Kang Yoto. Untuk masalah-masalah seperti ini, Kang Yoto selalu mengarahkan ke pihak P3A Bojonegoro, bahkan tak jarang Mafudloh Suyoto (Isteri Kang Yoto) langsung menangani hal tersebut.

Dialog publik bojonegoroHampir semua maslaah dan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, relatif dapat diselesaikan pada saat itu juga, menyusul setiap kegiatan berlangsung, hampir seluruh pejabat SKPD di Bojonegoro ikut hadir. Tak hanya keluhan dan laporan warga, terkadang Kang Yoto menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk artis untuk ikut berbagi di forum tersebut.

Beberapa tamu undangan pemerintah, sempat dibuat takjub dengan konsep dialog yang berlaku di Bojonegoro, termasuk mereka yang datang dengan tujuan hal-hal formal. “Kami datang lengkap dengan jas, sudah menyiapkan hal-hal protokoler untuk penandatangan M.o.U dengan Pemkab, ternyata ini betul-betul mengejutkan. Seharusnya ini juga diikuti oleh daerah lain, masyarakat jadi benar-benar tahu kesepakatan yang dilakukan pemerintah,” terang salah satu tamu, dari sebuah perguruan tinggi nasional saat hadir untuk penandatanganan kerjasama pelatihan untuk peternak sapi di Bojonegoro (2009).

Rakyat jelata, pengusaha, seniman, pelajar, pejabat, artis, cendekiawan hingga menteri melebur menjadi satu dalam dialog yang selalu
transparansi bojonegoroberlangsung meriah tersebut. Sesekali mereka yang hadir datang untuk menunjukkan kemampuan mereka, baik itu berupa seni, prestasi, hingga inovasi yang semuanya bertujuan untuk lebih menduniakan Bojonegoro. “Ini akan saya usahakan menjadi model dialog dengan pegawai kami,” demikian ujar seorang direktur bank bertaraf nasional saat ikut hadir dalam acara dialog tersebut.

Selain sebagai bentuk transparansi publik, tak jarang forum tersebut digunakan sebagai problem solving atas masalah yang dihadapi
Bojonegoro. “Dari sini, pemerintah bisa tahu secara langsung mengenai permasalahan yang adad. Selain itu juga ada solusi dan penyelesaian masalahnya,” terang Joko Suhermanto, Kepala Bidang (Kabid) Jaringan Komunikasi (Jarkom) Kominfo Bojonegoro. Bakan bentuk komunikasi antara pemerintah dan publik yang dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro, saat ini menjadi contoh dan obyek study dari sejumlah pakar demokrasi beberapa negara. (bersambung – */mcb)

 

Leave a Comment