Share

Transparansi Data Informasi Publik Cegah Korupsi

Dalam rapat ini, Kusnandaka Tjatur selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa PPID merupakan salah satu pencegah korupsi. Hal ini lantaran data atau informasi harus transparan untuk publik dan sulit untuk dimanipulasi.

Bojonegoro (Media Center) – Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas tentang transparansi informasi publik. Rapat yang digelar di ruang Batik Madrim Pemkab Bojonegoro ini dipimping langsung oleh asisten III sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Selasa (1/4/2014).

Dalam rapat ini, Kusnandaka Tjatur selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa PPID merupakan salah satu pencegah korupsi. Hal ini lantaran data atau informasi harus transparan untuk publik dan sulit untuk dimanipulasi. “Meski demikian, dilakukan penyaringan informasi mana saja yang bisa diakses oleh publik dan mana saja data sensitif yang hanya bisa diakses secara terbatas,” ujarnya saat memberikan pendahuluan dalam rapat kerja ini.

Untuk itu, dalam rapat kerja ini juga dilakukan perumusan mana saja jenis informasi atau data yang bisa diakses secara bebas dan mana data sensitif. Setelah itu, untuk data sensitif dicari jalan tengah agar bisa disajikan dan tetap transparan namun tidak boleh terlalu diketahui. “Misalnya jika data tersebut berhubungan atau masih dalam tahap penyidikan kepolisian,” lanjutnya.

Saat ini, PPID Kabupaten Bojonegoro sudah mulai melakukan proses transparansi dan mengunggah data-data yang bisa diketahui oleh masyarakat. “Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya terbuka, namun juga harus ada manfaatnya,” pungkasnya. (lyamcb)

Leave a Comment