Share

UU23/2014 Rombak Kelembagaan Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Adanya undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membuat kelembagaan di jajaran pemerintah kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami perombakan, karena semua kewenangan telah diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi.

“Adanya perubahan kewenangan dari pemerintah ini harus ditindaklanjuti,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (9/12).

Tindak lanjut itu, kata Dandy, pemkab Bojonegoro harus melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan diselesaikan paling lambat bulan maret 2016 mendatang.

“Nantinya akan ada tipologi atau pengelompokan pada masing-masing lembaga, yakni A, B dan C,” tukasnya.

Dia menjelaskan, nomer klatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nantinya akan dipengaruhi oleh dua hal yakni urusan umum dan tekhnis.

Dandy menambahkan, untuk urusan umum, terdapat jumlah penduduk, alokasi anggaran selama 3 tahun dan luas wilayah. Sementara urusan tekhnis, masih menunggu perubahan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007.

“Terkait penempatan personil akan dilaksanakan setelah pemetaan selesai,” tandasnya.(dwi/Mcb)

Leave a Comment