Share

Yayasan Maju Sejahtara Bojonegoro Usulkan UU PRT

Bojonegoro (Media Center) – Yayasan Maju Sejahtera Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengusulkan pembentukan undang-undang (UU) terkait pembantu rumah tangga (PRT) di Tanah Air, sebagai usaha melindungi PRT dalam bekerja.

“Kami minta Badan Nasional Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan kepada Pemerintah atau DPR untuk membentuk UU terkait PRT,” kata Ketua Yayasan Sejahtara Bojonegoro Sudjono Budiono, di Bojonegoro, Sabtu (14/11).

Dalam acara sosialisasi terkait tata cara menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) resmi yang digelar BNP2TKI di Kecamatan Kedungadem, ia menjelaskan adanya UU yang mengatur soal PRT, akan memberikan perlindungan PRT dalam bekerja.

Ia memberikan gambaran di dalam UU PRT itu, mengatur besarnya upah yang diterima PRT, juga hari libur.

“Selama ini PRT di Tanah Air sama sekali tidak memiliki perlindungan dalam bekerja, sehingga tidak memiliki jadwal yang jelas dalam bekerja,” tandasnya.

Padahal, menurut dia, Pemerintah mempermasalahkan warganya yang bekerja menjadi TKI di sektor informal sebagai PRT di luar negeri.

“Tapi Pemerintah sama sekalit tidak pernah memperhatikan nasib warganya yang menjadi PRT di Tanah Air,” katanya, menegaskan.

Menanggapi pernyataan itu, Kasubdi Sosialisasi BNP2TKI) menyatakan tidak berwenang mengusulkan undang-undang yang mengatur pembantu rumah tangga (PRT) di Tanah Air.

“Usulan pembentukan undang-undang terkait PRT di Tanah Air, kewenangannya di DPR,” katanya.

Ia menambahkan Pemerintah sudah lama menghentikan pengiriman TKI ke negara di Timur Tengah, yang bekerja di sektor informal sebagai PRT.

“Penyetopan pengiriman TKI sebagai PRT di negara Timur Tengah, karena banyaknya permasalahan yang muncul,” tandasnya. (*/mcb).

Leave a Comment