Share

2.400 Warga Miskin di Bojonegoro dapat Santunan Kematian

Bojonegoro, Media Center – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, pada 2019 telah menggelontorkan Rp6 miliar untuk program santunan kematian bagi 2.400 warga miskin. Santunan yang diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang.

“Dari pagu itu terserap semua hingga akhir tahun kemarin,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Bojonegoro, Sahari dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020).

Dijelaskan, santunan kematian bagi warga miskin baru pertama kali dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro. Program tersebut merupakan salah satu dari 17 program prioritas pemkab.

Tujuannya membantu warga miskin yang mengalami musibah. Selain itu, juga tertib administrasi kependudukan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan santunan ini harus dilengkapi akte atau surat kematian dari desa yang dilaporkan atau dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Sebelum ada program ini, warga yang keluarganya meninggal jarang yang melaporkan. Sehingga tidak diketahui berapa jumlah warga miskin yang sudah meninggal dunia,” tuturnya.

Selain surat kematian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi warga miskin untuk mendapatkan santunan kematian. Yakni surat permohonan diketahui kepala desa atau camat, surat keterangan miskin ahli waris, foto copy KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK), atau akte kelahiran warga yang meninggal dan ahli waris, dan dilengkapi dokumen foto rumah warga yang meninggal.

“Berkas usulan masing-masing rangkap tiga,” tegas pria asli Madura yang pernah menjabat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Bojonegoro itu.

Menurut Sahari, selama 2019 tidak ada kendala dalam proses pemberian santunan.
Hanya berkas pemohon dari ahli waris terkadang tidak sama dengan yang tercatat di administrasi kependudukan.

“Setelah itu diperbaiki dan disesuaikan semua bisa klir,” tandas mantan Camat Gayam itu.

Sahari menambahkan, untuk tahun 2020 ini, Pemkab Bojonegoro menyiapkan pagu yang sama untuk program santunan kematian yakni sebesar Rp 6 miliar.

“Tapi kalau nantinya kurang bisa kita ajukan penambahan di Perubahan APBD,” pungkasnya.(Dwi)

Leave a Comment