Share

99 Dusun di Bojonegoro Belum Teraliri Listrik

Media Center (Bojonegoro) – Ratio Elektrifikasi secara garis besar dimaknai sebagai rasio yg digunakan utk mengetahui jumlah penduduk yg telah mendapatkan akses energi listrik. Namun dalam penghitungannya tidak semata berdasar pertumbuhan layanan listrik, akan tetapi sangat dipengaruhi pula pada pertumbuhan penduduk yang ada. Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bojonegoro, Fajar Yudhi.

Menurut dia, meski layanan kelistrikan nasional dinyatakan mampu tumbuh setiap tahunnya, namun angka tersebut masih di bawah trend laju pertumbuhan penduduk nasional. Sehingga bisa dipastikan ratio elektrifikasi untuk jangka waktu kedepan bukannya mengalami progress, akan tetapi justru mengalami regress karena penghitungan ratio elektrifikasi meletakkan perbandingan antara rumah tangga terlayani listrik dengan jumlah total rumah tangga.

“Sebagai contoh dapat saya sampaikan bahwa ratio elektrifikasi di Kabupaten Bojonegoro sesuai eksisting data Tahun 2012 mencapai 98,25%,” tukasnya.

Dia mengatakan, sesuai rencana jangka menengah sampai Tahun 2018 nanti justru target ratio elektrifikasi diperkirakan mengalami regress menjadi 87,39%. Pada Kabupaten Bojonegoro, pelayanan dibidang ketenaga-listrikan mengalami progress cukup signifikan, masalahnya adalah pertumbuhan layanan listrik masih bergerak dibawah trend pertumbuhan penduduk (rumah tangga) di Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 2,1% pertahun (data BPS).

” Kondisi riil lain juga menunjukkan bahwa ratio elektrifikasi belum mencerminkan keadilan distributif dalam pemahaman pemerataan layanan,” lanjutnya.

Dia menyampaikan, data menunjukkan meski ratio elektrifikasi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan prosentase sangat bagus, namun masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan, ibu kota kecamatan ataupun sentra pedesaan (dalam konteks nasional-pun juga konsentrasi domain Pulau Jawa). Sedangkan + 7.000 rumah tangga yang tersebar pada 99 dusun terisolir di Kabupaten Bojonegoro belum terfasilitasi jaringan listrik.

” Perlu penanganan ekstra bagi PT. PLN (Persero) jika mematok target pencapaian ratio elektrifikasi nasional 100% kurun waktu 10 tahun mendatang,” lanjutnya.

Fajar mengatakan, solusi penanganan bukan semata ditentukan besarnya budget pembangunan jaringan (meski banyak terbantu melalui pembangunan jaringan listrik desa yang sumber dananya dari APBD kabupaten/kota), akan tetapi faktor ambigu keselarasan rencana strategik PLN (selaku BUMN dan Perusahaan) juga dapat menjadi faktor penghambat pencapaian ratio elektrifikasi sempurna.(rien)

Leave a Comment