Share

Badan Perijinan Tunggu UKL-UPL Gedung Pemkab

Bojonegoro (Media Center) – Berbeda dengan pernyataan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro soal amdal, Badan Perijinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah mengajukan proses sejak awal pembangunan gedung berlantai 7 di Jalan Mas Tumapel melalui rekanannya PT Hutama Karya.

Kepala Badan Perijinan, Kamidin, mengungkapkan, DPU telah menyerahkan berkas persyaratan berupa persetujuan tata ruang dari tim teknis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada akhir 2014 lalu.

Dia menyampaikan, beberapa persyaratan yang harus diajukan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persetujuan tata ruang dari Bappeda dan rekomendasi SPPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  dari BLH.

“Kami baru mendapatkan persetujuan tata ruangnya saja, sementara UKL-UPL nya belum diserahkan sampai sekarang,”  tandasnya.

Pihaknya mengungkapkan, apabila DPU sudah mendapatkan rekomendasi dari BLH untuk UKL-UPLnya, maka IMB bisa segera diproses dan diterbitkan. Jangka waktu yang ditentukan adalah 4 hari sejak kelengkapan diserahkan.

“Sebenarnya, kalau sudah mengantongi persetujuan tata ruang pembangunan bisa dilangsungkan. Tidak melanggar aturan karena bisa dipertanggungjawabkan sesuai Perda No 26 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment