Share

Bahas Sumur Tua, ESDM Akan Datangkan SKK MIgas

Banyaknya permasalahan yang timbul di sumur tua membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengupayakan solusi. Berbagai permasalahan ini tak hanya soal teknis tapi juga masalah lingkungan serta kondisi sosial ekonomi para penambang.

Bojonegoro (Media Center) – Banyaknya permasalahan yang timbul di sumur tua membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengupayakan solusi. Berbagai permasalahan ini tak hanya soal teknis tapi juga masalah lingkungan serta kondisi sosial ekonomi para penambang.

Salah satu masalah yang diusung oleh para penambang sumur tua adalah minyak hasil tambang yang tak terbeli oleh KUD Usaha Jaya Bersama (UJB) yang selanjutnya disetor ke Pertamina. Para penambang meminta berbagai cara agar minyak mereka terbeli, salah satunya adalah dengan mengoperasikan KUP Patra Jasa Jaya yang dikelola oleh para penambang.

Untuk mencari solusi, Pemkab Bojonegoro menggelar pertemuan guna membahas semua persoalan sumur tua. Disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Supriyanto, pertemuan yang digelar bersama Field Manager Pertamina EP, Wresniwiro, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (8/1/2015) kemarin masih belum menemukan titik temu permasalahan di sumur tua.

“Kami berencana menggelar pertemuan kembali dengan mendatangkan Dirjen Migas, SKK Migas, Pertamina EP, dan semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama,” ujar Agus, Jumat (9/1/2015).

Ia menyatakan, hasil dari pertemuan itu menyebutkan, Pertamina EP selama ini hanya menerima minyak dari sumur tua yang legal. Artinya, sumur yang sudah ada sejak tahun 1970 dan tidak diusahakan lagi oleh Pertamina, bukan sumur baru yang dibor.

“Tapi nyatanya banyak minyak dari sumur ilegal yang disetorkan juga ke KUD,” jelasnya.

Agus menjelaskan, alasan Pertamina EP tidak menerima lantung atau minyak mentah dari penambang dikarenakan anggaran untuk ongkos angkat dan angkut telah habis. Anggaran yang seharusnya disiapkan untuk satu tahun, namun habis hanya dalam waktu 3 bulan saja karena jumlah setoran minyak melebihi target yang ditentukan masing-masing KUD.

“Menurut Pertamina EP, kelebihan minyak tersebut diindikasi dari sumur-sumur ilegal, sehingga mengalami sebuah dilema. Kalau minyak tersebut tidak diterima disayangkan karena jumlahnya banyak, tapi kalau diterima minyak ini dari sumur ilegal,” paparnya.

Sementara invoice yang selalu terlambat dibayarkan kepada penambang, Agus mengungkapkan jika Invoice atau tagihan dari KUD banyak kesalahan. Sehingga, butuh revisi semua dokumen dan persyaratan administrasi lainnya untuk pencairan.

“Kami masih berupaya bagaimana agar permasalahan ini bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh para penambang,” pungkasnya.(**mcb)

Leave a Comment