Share

Bantaran Bengawan Solo Rusak, Bojonegoro Implementasikan UU Lingkungan Hidup

“Melihat hal inilah kita harus memikirkan jalan yang tepat, karena ada beberapa pihak yang bergantung pada aktifitas penambangan ini. Salah satunya adalah pemborong dan mereka yang bekerja membutuhkan bahan dasar pasir ini. Oleh karenanya harus ada rencana jalan keluar,” ujar Bupati Bojonegoro, suyoto saat memimpin rapat ini.

Bojonegoro (Media Center) – Bengawan Solo merupakan denyut nadi kehidupan bagi masyarakat Bojonegoro mulai dari ketersediaan air untuk mendukung pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, Bengawan Solo menjadi lambang sejarah yang harus dijaga eksistensinya. Menghadapi fakta seperti ini juga dengan berbagai perubahan yang terjadi di Bengawan Solo, Kamis (20/3/2013) Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si memimpin langsung rapat kerja dalam rangka pembahasan buku kajian hukum lingkungan penambangan pasir di Bengawan Solo,

Rapat ini diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Propinsi dan Kabupaten, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri , penambang pasir serta menghadirkan ahli lingkungan dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Saat memimpin rapat, bupati Bojonegoro menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari rapat sebelumnya dengan fokus mencari solusi atas kerusakan Bengawan Solo akibat dari aktivitas penambangan pasir mekanik yang besar-besaran.  Dijelaskan,solusinya tidak hanya dengan penerapan Perda, oleh karenanya memerlukan diimplementasikannya Undang-undang lingkungan hidup karena kerusakan akibat penambangan ini sangatlah parah. Namun dengan implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini jerat hukum akan semakin berat.

“Melihat hal inilah kita harus memikirkan jalan yang tepat, karena ada beberapa pihak yang bergantung pada aktifitas penambangan ini. Salah satunya adalah pemborong dan mereka yang bekerja membutuhkan bahan dasar pasir ini. Oleh karenanya harus ada rencana jalan keluar,” ujarnya saat memimpin rapat ini.

Dicontohkan Bupati, yakni membuat kawasan khusus untuk penambangan dan mendapatkan ijin sehingga legal dan fungsi pengawasannya akan tepat dan benar.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup pemkab Bojonegoro, Tedjo Sukmono menjelaskan bahwa akibat penambangan pasir mekanik ini telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dibantaran sungai bengawan solo. Diantaranya adalah terancamnya infrastruktur umum semisal jembatan dan jalan. Menurut Tedjo Sukmono penambang pasir mulai daerah hulu sampai hilir di Bojonegoro sejumlah 233 penambang pasir mekanik.

“Aktifitas penambangan pasir mekanik terbesar terdapat di Kecamatan Kalitidu sebanyak 74 orang dengan rincian penambang tradisional sejumlah 20 dan penambang mekanik sejumlah 69 penambang,” ungkapnya. Kemudian jumlah terbesar lainnya disusul kecamatan Ngraho, Malo dan Bojonegoro. (lyamcb)

Leave a Comment