Share

Bentuk Tim Untuk Selesaikan Masalah di Sumur Tua

Bojonegoro (Media Center) – Usai melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina EP, SKK Migas, dan Dirjen Migas, Kamis (5/3/2015) terkait pengelolaan sumur tua, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama.

Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moelyono mengatakan,anggota tim yang terlibat di dalamnya adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang mengikuti rapat koordinasi, SKK Migas, Pertamina EP, Perhutani, dan Kepolisian.

“Untuk tugasnya bagaimana, masih akan dirapatkan lagi,” ujar Sekkab.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Agus Suprianto mengatakan, selama ini pelanggaran yang terjadi antara lain maraknya pengolahan minyak mentah secara tradisional di sekitar lokasi penambangan dan belum adanya dokumen UKL/UPL. Sering terjadi Blow Out minyak dikawasan sumur tua.

“Hal itu telah berulang-ulang tanpa ada penanganan yang jelas baik dari KUD maupun dari pemilik wilayah kerja pertambangan (WKP),” lanjutnya.

Dia menyatakan, sementara pada kepatuhan legalitas dan hukum telah terjadi pergeseran dan penambahan titik sumur baru  (New Drilling), Penjualan minyak mentah secara ilegal, Pembukaan sumur-sumur yang tidak aktif oleh pihak-pihak lain diluar yang diperjanjikan dengan pemilik WKP, dan Pengambilan paksa sumur-sumur PT. Pertamina yang masih aktif.

Tidak hanya itu, Agus menambahkan, pemkab telah memetakan permasalahan dengan PT. Geo Cepu Indonesia selaku KSO telah mengklaim memiliki Keputusan Menhut No : SK.24/Menhut-II/2008 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Namun telah habis pada tahun 2010, dan belum mengajukan ijin kembali

“PT. Geo Cepu Indonesia sampai saat ini belum memiliki Ijin Lingkungan (Dokumen UKL/UPL) dan baru dalam pembahasan di Kementerian Lingkungan Hidup, namun telah melakukan aktivitas pertambangan sejak lama sehingga patut diduga melanggar Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH,” pungkasnya. (rin/*acw)

Leave a Comment