Share

BLH Minta Operator Migas Tak Gunakan Material Ilegal

Tedjo Sukmono, Kepala BLH Bojonegoro mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan material bangunan tersebut, pihak rekanan atau sub rekanan lebih banyak disuplai dari kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan.

Bojonegoro (Media Center) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memanggil Mobil Cepu Limited (MCL) selaku operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, dan kontraktor Engineering, Procurement and Constructions (EPC) 1 PT Tripatra dan EPC 5 PT Rekayasa Industri-Hutama Karya (HK), Jumat (25/7/2014). Pemanggilan ini untuk menindaklanjuti hasil pemantauan terhadap aktivitas pembangunan proyek Banyuurip yang membutuhkan banyak material bangunan.

Tedjo Sukmono, Kepala BLH Bojonegoro mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan material bangunan tersebut, pihak rekanan atau sub rekanan lebih banyak disuplai dari kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan.

“Sedangkan pasokan kebutuhan pasir hampir seluruhnya berasal dari penambang pasir mekanik ilegal di sepanjang Sungai Bengawan Solo,” ujar Tedjo Sukmono.

Dari pertemuan ini, lanjut Tedjo menghasilkan sebuah kesepakatan, yakni kontraktor EPC 5 PT Rekind-HK tidak menerima atau membeli pasokan pasir atau tanah urug yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut. “Ada beberapa tempat atau lokasi tanah urug dan penambangan pasir yang legal yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan proyek selanjutnya. Karena lokasi sebelumnya tidak akan pernah dibuka dan diijinkan beroperasi kembali,” imbuhnya.

Ia menegaskan, akibat kegiatan ilegal tersebut terjadi kerusakan lingkungan dan dapat menyebabkan bencana tanah longsor maupun banjir bandang bagi masyarakat disekitarnya. Sehingga, harus ada pertanggungjawaban dari pelaksana proyek maupun penyuplai tanah urug. “Kita berharap semua operator mematuhi kesepakatan ini,” pungkasnya.(**/mcb)

Leave a Comment