Share

Bojonegoro dan Ciri Pemerintahan Terbuka

menurut Kang Yoto, tatap muka langsung juga bisa mencegah terjadinya korupsi. Karena komunikasi langsung yang selama ini berlangsung di dialog publik tersebut, juga disiarkan secara langsung melalui berbagai media massa dan tanpa sensor

Bojonegoro (Media Center) – Meskipun bertajuk Open Government Partnership (OGP) atau Kemitraan Pemerintahan Terbuka, namun forum tersebut juga menghadirkan delegasi yang mewakili kelompok non pemerintah, yakni organisasi-organisasi kemasyarakatan.

OGP sendiri merupakan organisasi kepemrintahan yang beranggotkan 64 negara dari seluruh dunia, dan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI) adalah ketuanya. Sementara dari organisasi non pemerintah, yang dalam forum tersebut dinamakan dengan CSO (Civil SOciety Organization), diketuai oleh Rakesh Rajani.

Konferensi OGP Regional Asia Pasifik dibuka di Nusa Dua, Bali, pada awal Mei 2014 lalu. Dalam sambutannya Rakesh yang merupakan seorang ketua sebuah LSM dari Tanzania mengenalkan ciri-ciri pemerintahan yang terbuka. Yakni, pertama adalah pemerintah yang mendengarkan (listening government).

Ia menjelaskan, mendengarkan yang dimaksud adalah melalui berbagai jalur, yang didengarkan adalah segala kelompok. “Nelayan, sopir bus, koki dan sebagainya,” kata Rakesh. Ia mengapresiasi kemauan Presiden RI (SBY) yang bersedia membuka jalur komunikasi dengan rakyatnya menggunakan akun facebook dan twitter.

Ciri kedua adalah, pemerintah yang bersedia memberikan informasi serta dan mendidik. Yakni menginformasikan segala kegiatan yang telah, akan dan sudah dilakukan, serta tidak dilakukan. Termasuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan adalah hal yang harus diinformasikan. Cara memberikan informasi bisa dengan menggunakan hal yang paling sederhana sekalipun, contohnya adalah melalui papan-papan yang mudah terbaca.

Ciri Ketiga, kata peraih gelar master di Harvard University ini, adalah jalinan yang kuat dengan rakyat. Yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program-programnya.

Sementara ciri keempat yang disebutnya adalah mengenai perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat. Mulai dari kaum minoritas, kritikus, bahkan hingga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahpun, pemerintah harus memberikan perlakuan perlindungan.

Sementara itu, dalam pidato pembukaan yang disampaikan oleh SBY, sempat juga disunggung mengenai upayanya dalam membangun komunikasi langsung dengan rakyat lewat berbagai jalur. Diantaranya melalui website khusus LAPOR! di alamat lapor.ukp.go.id yang dikelola secara khusus oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), PO BOX 9949 yang menggunakan jalur surat menyurat, lewat SMS center di nomor 9949, juga akun-akun di Facebook dan Twitter.

Dalam keterangannya tak kurang 100 ribu surat, 3,5 juta SMS, 5 juta followers di Twitter, dan 2,7 juta teman di Facebook harus ditangani oleh pemerintahan SBY. Komunikasi langsung dengan rakyat ini memang menjadi tema besar konferensi tersebut, yakni Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement (Membuka Keterbukaan Inovatif: Memacu Ketelibatan Publik yang Lebih Luas).

Pada sebuah media massa nasional, Konferensi di Bali itu oleh Kuntoro Mangkusubroto, ketua UKP4, disebut sebagai megibung. Yakni tradisi yang berlaku di Bali, berkumpul bersama mengelilingi nampan makanan dan berbicara satu sama lain dengan guyub. Pertemuan semacam “megibung” itu memang bisa dianggap efektif dalam komunikasi pemerintahan.
Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga diundang sebagai pembicara dalam konferensi tersebut, mengisahkan upayanya terus berdekatan dengan rakyat, termasuk memanfaatkan BlackBerry untuk menginformasikan perkembangan situasi wilayahnya dan menebar inspirasi.

“Saya tetap menganggap tatap muka langsung dengan warga sangat luar biasa manfaatnya, disamping juga memanfaatkan Tekhnologi yang berkembang,” kata Suyoto. Termasuk Dialog Publik di pendopo yang telah berlangsung selama 6 tahun terakhir di pendapa kabupaten.

Dalam kegiatan itu, Bupati selalu menghadirkan pejabat kabupaten untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Selain tentunya akan ada banyak inspirasi dan ide dari masyarakat yang dapat dijadikan sebagai awal mula kebijakan pemerintah di Bojonegoro.

Selain itu, menurut Kang Yoto, tatap muka langsung juga bisa mencegah terjadinya korupsi. Karena komunikasi langsung yang selama ini berlangsung di dialog publik tersebut, juga disiarkan secara langsung melalui berbagai media massa dan tanpa sensor. (*/mcb)

Leave a Comment