Share

Bojonegoro Raih Predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Suyoto menjelaskan, dalam laporannya yang disampaikan pada rapat Paripurna, pelaksanaan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran APBD 2014 beberapa hari lalu di DPRD setempat, terdiri dari kas dan catatan atas laporan keuangan daerah telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

“Itu merupakan kewajiban Pemkab Bojonegoro untuk menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kang Yoto, sapaan akrabnya.

Dia menegaskan, Pemkab telah mendapat opini dari badan BPK RI tentang laporan keuangan daerah tahun 2014 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dijelaskan, untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 memuat program yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musrenbang tingkat desa, sampai kepada Musrenbang tingkat kabupaten yang mengacu kepada visi misi yang diimplementasikan dalam Renstra, Renja di masing-masing SKPD lingkungan Pemkab Bojonegoro.

Realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD Tahun 2014, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,472 Miliar lebih dapat direalisasikan sebesar Rp 2,517 Miliar lebih atau mencapai 101,81 persen.

“Ditinjau dari progres pendapatan, maka realisasi pendapatan Tahun 2014 mengalami peningkatan 24,37 persen dibanding Tahun 2013,” lanjutnya.

Pihaknya menyatakan, secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014 tercapai sebesar 115,63 persen, yaitu target sebesar Rp 251,87 Miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 291,24 Miliar lebih.

Selanjutnya, tambah dia, perincian PAD terdiri dari Pajak Daerah sesuai target sebesar Rp 60,60 Miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 68,67 miliar lebih, atau 113,32 persen.

Sedangkan, sektor retribusi Daerah dari target sebesar Rp 29,39 Miliar lebih, terealisasi Rp31,92 miliar lebih, atau capaian 108,61 persen.

Pria berkacamata minus ini menyampaikan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari target sebesar Rp 19,12 Miliar  lebih, terealisasi Rp 18,40 Miliar lebih atau  96,27 persen. Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari target sebesar Rp 142,75 Miliar lebih, terealisasi Rp 172,23 Miliar lebih atau 120,65%.

“Secara umum bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2014 mengalami peningkatan,” tandasnya.

Peningkatan itu,  sebesar 39,61 persen, yaitu dari Rp 332,85 Miliar lebih pada Tahun 2013 menjadi Rp 464,68 Miliar lebih pada Tahun 2014.

Sedangkan dari sisi kinerja mencapai realisasi 102,30 persen yaitu dari target Rp 454,21 Miliar lebih terealisasi sebesar Rp 464,68 Miliar lebih, dengan perincian Dana Darurat dari target Rp 898 Juta tidak ada realisasi.

Untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dari target  Rp 114,37 Miliar lebih, terealisasi sebesar  Rp 115,73  Miliar lebih, atau capaian 101,19 persen.(dwi/*cb)

Leave a Comment