Share

BPJS dan RSUD Tandatangani Nota Kesepahaman

Jumat (17/10) pagi tadi dilaksanakan penandatanganan Mou Pengembangan dan Penerapan Bridging System SIMRS dengan SEP BPJS antara Direktur RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro dengan dr Andi Afdal kepala BPJS Divisi Regional 7 wilayah Jawa Timur.

Bojonegoro (Media Center) – Bertempat di Aula Pertemuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, Jumat (17/10) pagi tadi dilaksanakan penandatanganan Mou Pengembangan dan Penerapan Bridging System SIMRS dengan SEP BPJS antara Direktur RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro dengan dr Andi Afdal kepala BPJS Divisi Regional 7 wilayah Jawa Timur. Seusai acara penandatangan ini , Kepala BPJS Divisi Regional 7 Wilayah Jawa Timur dengan didampingi oleh Direktur RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, dr. Hariyono berkenan meninjau loket pendaftaran dan poli – poli pelayanan di RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro. Selanjutnya berkenan meninjau pula instalasi Rawat Darurat (IRD). Dalam kesempatan kunjungan ini Kepala BPJS Andi Afdal sempat pula menanyakan sistematika pelayanan di RSUD untuk menangani para pasien yang ingin mendapatkan perawatan.

Andi Afdal ketika ditemui seusai melakukan peninjauan menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya MoU bersama antara BPJS dan RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro dengan penerapan Bridging System SIMRS atau penerapan data online sehingga data bisa saling bertukar antara BPJS dan RSUD tentunya.

Namun ada tiga hal penting yang melatarbelakangi adanya MoU bersama ini yakni mempercepat proses administrasi baik ketika pasien datang ataupun untuk mengetahui besaran tagihan yang harus dibayarkan oleh pasien atau peserta. Kedua membuat tagihan lebih akurat dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang ketiga adalah dengan adanya penerapan Bridging System ini adalah memudahkan masyarakat karena tidak harus kembali antri ntuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dengan penerapan bridging ini maka setelah mendaftar atau menunjukkan kartu maka mereka akan menunggu saja, karena data yang sudah on line tadi maka secara otomatis input dikerjakan oleh system bridging ini. Menurut Andi Afdal, keluhan terbesar dari mereka yang ingin mendapatkan akses kesehatan adalah rumitnya administrasi dan antrian yang memakan waktu sangat lama. Kebanyakan masalah ini dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dengan adanya Bridging System SIMRS ini memudahkan dan memangkas alur yang ribet dan meminimalisirkan waktu.

Masih dalam keterangannya, Andi Afdal menyampaikan saat ini pihaknya yakni BPJS bekerjsama dengan kurang lebih 200 rumah sakit, namun baru enam rumah sakit yang menerapkan Bridging System. Salah satunya adalah RSUD Sososdoro Djatikusuma Bojonegoro. Untuk diwilayah Jawa Timur RSUD Sosodoro menjadi pionir penerapan aplikasi Bridging System khusus untuk Rumah Sakit Tipe B. Ini adalah suatu hal yang membanggakan bagi seluruh masyarakat tentunya. Selain adanya komitmen dan kerjasama ini, Andi Afdal menyambut baik dan sangat berharap agar aplikasi ini akan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Bojonegoro. Hal yang membahagiakan lainnya adalah dimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat konsen mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika pemerintah nasional menargetkan tuntas di tahun 2019, hal ini berbeda di Kabupaten Bojonegoro. Dimana Bupati selaku pucuk pimpinan menargetkan akhir tahun 2017 JKN sudah sukses diaplikasikan dimasyarakat Bojonegoro. Ditambahkan kepesertaan mandiri JKN di Bojonegoro, menurut Andi Afdal, dari jumlah penduduk yang mencapai 1,2 juta jiwa 50 persen lebih telah menjadi peserta JKN secara mandiri.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Direktur RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, dr. Hariyono, dengan adanya penerapan Bridging System SIMRS ini maka akan memudahkan layanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Pengintegrasian data dan informasi yang selama ini terpisah antara data yang dikelola oleh RSUD dan BPJS. Dengan adanya penerapan Bridging System SIMRS ini maka akan mengefisiensikan tenaga, sekaligus kecepatan pemberian layanan. Sehingga tidak terjadi penumpukkan disala satu titik layanan. Selanjutnya adalaha adanya ketepatan sehingga meminimalisir adanya kesalahan pembayaran. Apalagi saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat konsen untuk membangun dan menangani masalah kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini maka pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit bisa tepat, cepat dan memberikan manfaat yang kompleks kepada masyarakat.(humas/**mcb)

Leave a Comment