Share

BPMPD Segera Isi Kekosongan Perangkat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro segera selesaikan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melengkapi UU nomor 6/2014.

Bojonegoro (Media Center) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro segera selesaikan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melengkapi UU nomor 6/2014. Hal ini menyusul dengan banyaknya kekosongan kursi jabatan perangkat desa yang mencapai 568 jabatan.

Hal ini disampaikan Sugeng Firmanto, Kepala Bidang Pemerintah Desa/Kelurahan, BPMPD Bojonegoro. Menurutnya, ratusan jabatan perangkat desa yang masih belum terisi itu sementara dirangkap oleh perangkat lain. Namun, kata dia tidak dipungkiri jika terlalu lama kosong maka sistem di Pemerintahan Desa akan macet.

“Dalam UU yang baru ada beberapa item yang masih harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah. Sehingga kita perlu membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya,” ujarnya.

Belum terisinya sejumlah perangkat desa itu setelah diterbitkannya Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mulai ditetapkan sejak 15 Januari 2015. Sebelumnya peraturan tentang desa diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.

Sugeng menjelaskan, beberapa item yang membedakan dari peraturan undang-undang tentang desa yang lama dan baru itu diantaranya, periodesasi jabatan, dulu hanya boleh dua kali, sekarang tiga kali. Kedua, pelaksanaan Pilkades dilakukan secara serentak. Maksimal tiga kali menggelar Pilkades dalam rentan waktu enam tahun.

Ketiga, dalam pencalonan kepala desa minimal berusai 25 tahun, dan usai maksimal tidak terbatas. Sementara peraturan sebelumnya menyebut, batas usai minimal 25 tahun, dan maksimal 60 tahun. Keempat, jumlah calon minimal dua orang dan maksimal 5 calon, sebelumnya jumlah calon minimal 2 calon dan tidak ada batas maksimal.

Terakhir, apabila ada calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka pemenangnya dihitung dari luas sebaran suaranya. “Pada item terakhir itu, nanti yang akan disikapi dengan Perbup agar tidak rancu. Definisi luas sebaran suara itu yang seperti apa, nanti kita bahas di Perbup,” pungkasnya.(**mcb)

8 Comments on this Post

  1. yang dimaksud dengan 568 perankat itu apa saja diantaranya……….
    mhn dibalas…..

    Reply
    • Media Center

      Beberapa perangkat desa yang kosong itu mulai dari Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesejahteraan Masyarakat, Kaur Umum, dan Kaur Keuangan. Jabatan yang berada dibawah Kepala Desa, disebut dengan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangun, dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

      Reply
  2. 1.SAYA INGIN TAU YANG SEBENARNYA DARI PERATURAN YANG BARU TENTANG KAPAN DI LAKSANAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA YANG KOSONG.

    2. SAYA INGIN TAU BATASAN UMUR CALON PERANGKAT DESA KETIKA MAU DAFTAR MINIMAL UMUR BERAPA DAN MAKSIMAL UMUR BERAPA. SAYA SENGAR DARI TEMAN SAYA… KATANYA MINIMAL 20 THN DAN MAKSIMAL 40 THN YANG BISA MENCALONKAN PERANGKAT DESA.

    3. TERIMA KASIH INFONYA. SAYA HARAP BALASAN PERTANYAAN SAYA INI DI IMAIL SAYA . TRIM

    Reply
  3. Assalamualaikum. pak mau tanya untuk pendaftaran pengisian perangkat yang kosong dimulai bulan kapan ?

    Reply
    • Media Center

      Silakan menghubungi BPMPD sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Terimakasih

      Reply
  4. marida harii

    Adakah email atau situs BPMPD yg bisa di hubungi, dan untuk masalah umur, link di atas udah tidak bisa pak makasih

    Reply

Leave a Comment