Share

Bupati Suyoto Sesalkan Keterlambatan TKD Lapangan Sepak Bola

Bojonegoro (Media Center) – Salah satu item enam isu sosio ekonomi yang disepakati bersama yakni Tukar Guling Tanah Kas Desa (TKD) antara EMCL, operator migas Blok Cepu, dengan empat pemerintah desa Ring 1 sumur minyak Banyuurip belum terselesaikan. Kesepakan tersebut antara EMCL dengan empat pemdes diantaranya Pemerintah Desa Gayam, Mojodelik, Bonorejo dan Brabowan kini diambil alih oleh SKK Migas dan belum terselesaikan.

Bupati Bojonegoro Suyoto,mengungkapkan yang disebut sebagai sosio economi adalah bagaimana menciptakan aspek-aspek sosial yang berbau ekonomi untuk mendukung tercapainya kinerja eksploitasi minyak dan gas bumi. Tidak mungkin eksploitasi migas itu bisa tercapai dengan baik tanpa ada dukungan sosial ekonomi.

Di dalam perkembangannya saat ini,khusus untuk Engineering,Procurement and Constructions (EPC) 1,2,dan 5 Lapangan Banyuurip itu memang ada 6 issu penting dan harus diselesaikan.

“Salah satu dari 6 issu itu berkaitan dengan Tanah Kas Desa yang berdampak langsung dengan masyarakat. Pemkab memfasilitasi jangan sampai hal-hal tersebut sebagai pemicu dari ketidakpuasan sosial,” tegas Kang Yoto,sapaan akrabnya.

Selama ini, dalam melakukan pengawalan penyelesaian 6 issu sosio economi,Pemkab melakukan evaluasi pada pertemuan yang diadakan oleh Tim Optimalisasi Kandungan Lokal pada dua minggu sekali.

“Dua minggu sekali kita bikin rapat evaluasi, kemudian melakukan pengawasan di lapangan dan jika ada yang salah atau melanggar kita peringatkan. Bahkan berkali-kali menegur dan melayangkan surat peringatan agar segera diselesaikan,” tandas bapak 3 putera ini.

Kang Yoto menambahkan, dari 6 issu sosio economi, ada beberapa yang berjalan sesuai yang diharapkan. Tetapi ada juga yang jalannya tidak sesuai harapan. Contohnya adalah penggantian tanah kas desa (TKD) itu yang tidak secepat yang diharapkan bahkan sangat mengecewakan, karena seharusnya sudah bisa diselesaikan dengan baik .

“Selama ini Pemkab hanya memberikan instrumen untuk mengingatkan. Dan seharusnya operator ingat, agar janji mereka ditepati. Hal itulah yang saya harapkan bahwa SKK Migas dan EMCL tidak hanya menuntut Pemkab supaya memenuhi keinginan mereka, ganti dong sekarang mereka yang harus memenuhi keinginan masyarakat,” tukasnya.

Pria kelahiran Bakung, Kanor ini mengungkapkan, seharusnya SKK Migas dan EMCL memenuhi keinginan rakyat yang telah menyerahkan sebagian besar lahan pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari dan dikatakan sebagai rasa saling membantu dan mendukung.

Meskipun begitu, pihaknya mengakui jika ExxonMobil Cepu Limited telah memberikan laporan seperti yang diminta melalui progress report. Bahkan,deadline yang diberikan Pemkab bukanlah untuk gagah-gagahan ,tapi bagaimana semua bisa berjalan dengan baik karena saling percaya itu penting.

“Masa’ mereka yang menyepakati akan dilalaikan sendiri,iku pie?,” pungkas calon kuat Sekjen PAN dalam Munas di Bali mendatang itu. (rin/*acw)

Leave a Comment