Share

Cari Solusi, Instansi Pemerintah Sidak Sumur Tua

Bojonegoro (media Center) – Untuk mendapatkan solusi atau jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sumur tua, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Dinas ESDM, BLH, Bagian Hukum, Dinas UMKM dan Koperasi, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Bappeda, Badan Perijinan, Pertamina EP, Dirjen Migas, SKK Migas dan Kepolisian melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sumur tua, Rabu siang,(4/3/2015).

Sasaran sidak tersebut dilakukan di Kecamatan Malo dan Kedewan untuk mengetahui secara pasti kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, mencari tahu bentuk pelanggaran yang dibuat oleh investor hingga diindikasi merusak lingkungan.

Kepala Dinas ESDM, Agus Suprianto, mengatakan selain banyaknya sumur-sumur baru yang ilegal, kerusakan lingkungan mulai dari penebangan hutan dan adanya limbah yang mengalir ke anak sungai akan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi bahkan bencana alam.

“Kalau lihat langsung seperti ini, mereka yang dari Jakarta kan tahu sendiri kondisinya,” tegas mantan Kabag Hukum tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Mitroatin mengaku prihatin dengan kondisi para penambang. Karena, selain kesejahteraan tidak pernah didapat, upah yang diterima bervariasi antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000 per harinya.

“Padahal, dengan resiko pekerjaan yang tinggi, upah yang didapat tidak sesuai,” tukasnya.

Pihaknya meminta, pada pertemuan terakhir besok Kamis (5/2/2015), baik Pertamina EP, SKK Migas, dan Dirjen Migas mampu memberikan solusi terbaik. Sehingga, tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran di lokasi sumur tua.

“Kita tunggu besok bagaimana solusi dan tindak lanjut mereka kalau sudah tahu seperti ini,” tegasnya.

Sementara itu, tidak ada satupun dari pihak Pertamina EP yang bersedia memberikan keterangannya. “Besok saja ya kita beri jawabannya,” sergah Wresniwiro, Field Manager Pertamina EP Asset IV Field Cepu. (rin/*acw)

Leave a Comment