Share

Cegah Korupsi, 104 Pejabat Bojonegoro Dikumpulkan

banyak hal yang dilakukan untuk mengurangi budaya mark up atau penggelembungan anggaran. Menurutnya, hal yang paling efektif adalah memberi contoh dan menanamkan kejujuran di setiap pejabat

Bojonegoro (Media Center) – Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Jawa Timur, menggelar asistensi pengisian dan pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Acara yang diselenggarakan di Ruang Angling Dharma, Rabu (25/6/2014) ini diikuti sebanyak 104 orang peserta yang terdiri dari pejabat fungsional dan struktural di Bojonegoro. “Pengumpulan LHKPN ini untuk menelusuri kekayaan para pejabat dan meminimalisir praktek korupsi,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM saat membuka acara.

Wabup yang akrab disapa Kang Harto ini menyatakan, semenjak menjabat bersama Bupati Bojonegoro, banyak hal yang dilakukan untuk mengurangi budaya mark up atau penggelembungan anggaran. Menurutnya, hal yang paling efektif adalah memberi contoh dan menanamkan kejujuran di setiap pejabat.

Dengan menggandeng narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para peserta ini akan didampingi untuk mengisi lembaran LHKPN. Wabup mengimbau aga yang belum pernah mengisi harus memperhatikan dengan seksama agar untuk tahun-tahun berikutnya tak ada kesulitan.

“Semua bentuk harta yang ada saat ini harus terdata, termasuk usaha-usaha yang dimiliki dan berjalan,” lanjutnya. Dalam agenda ini, diikuti pejabat Pemkab Bojonegoro yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, Pengawas dan Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK di Kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan LHKPN yang harus dilakukan setiap tahun ini agar bisa mengetahui pertambahan maupun pengurangan harta masing-masing pejabat. (*/lymacb)

1 Comment on this Post

Leave a Comment