Share

DBH Migas Bojonegoro Penyumbang Terbesar APBD

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Terlebih jika puncak produksi mencapai 165 ribu barel bisa tercapai pada akhir tahun 2015 ini.

Bojonegoro (Media Center) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Terlebih jika puncak produksi mencapai 165 ribu barel bisa tercapai pada akhir tahun 2015 ini.

Herry Sujarwo, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, mengatakan, dalam kurun waktu 5 tahun APBD Bojonegoro terjadi kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2010 realisasi sebesar Rp 1.218.517935.32 , selanjutnya tahun 2011 realisasi mencapai Rp 1.508.114.648.941.32, tahun 2012 realisasi sebesar Rp 1.859.162.976.613.21, tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 2.024.348.269.284.21, dan tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 2.305.749.457.748.00.

“Pendapatan tersebut dari total PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain,” jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk trend realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 169,07 Miliar dari target sebesar Rp 134, 23 Miliar, tahun 2011 sebesar Rp 221,15 Miliar dari target sebesar 173, 85 Miliar, tahun 2012 sebesar Rp 460, 49 Miliar dari target Rp 461, 27 Miliar, tahun 2014 sebesar Rp 576, 25 Miliar dari target 591, 93 Miliar.

“Pemerintah Pusat masih memiliki hutang Rp 164 Miliar, dan untuk realisasinya baru setengah yang dibayar,” imbuh Herry.

Herry menambahkan, dari APBD tersebut, salah satunya diberikan ke seluruh desa melalui pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No 4 tahun 2014 dengan sistem variabel kawasan migas untuk desa penghasil memiliki bobot 5%, desa ring I 6%, desa ring II 7,5%, desa non penghasil 81,5%.

“Sementara untuk kawasan hutan variabel desa kawasan hutan memiliki bobot 60 persen, dan desa non kawasan hutan 40 persen,” imbuhnya.(re/**mcb)

Leave a Comment