Share

Dewan Akan Ke Jakarta Bahas Revisi UU Migas

Bojonegoro (Media Center) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Jumat (12/6/2015) besok.

Sekretaris Komisi B, Lasuri menyatakan, tujuan kunker kali ini untuk membahas adanya revisi Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Dengan adanya revisi tersebut, maka Bojonegoro terancam akan kehilangan Dana Bagi Hasil Migas,” ujarnya kepada kanalbojonegoro.com melalui pesan pendek, Kamis (11/6).

Dia mengatakan, akan mendorong revisi tersebut supaya tidak ada pememangkasan pendapatan terutama dana bagi hasil (DBH) migas bagi daerah penghasil Kabupaten/Kota.

“Kalau ada pemotongan DBH Migas tentu merugikan daerah,” kata Lasuri. Kamis (11/6).

Ia menyampaikan, bersama Kabupaten/Kota lainnya akan memperjuangkan hak-hak daerah yang saat ini belum diterima secara maksimal dari sumber daya alam yang dimiliki yaitu migas.

Dia juga menyampaikan, di dalam UU No 33/2004, ada pembagian sebesar 16 persen di antaranya 6,2 persen untuk daerah penghasil migas, dan 9,8 persen untuk pemerintah provinsi serta 38 kabupaten/kota se Jawa Timur dirasa tidak adil. Sedangkan sebesar 84 persen untuk pusat tidak akan diutak-atik.

“Yang 6,2 persen untuk daerah inilah yang akan kami perjuangan supaya bertambah menjadi 10 persen,” tegasnya.

Lasuri menyatakan, saat ini UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan direvisi oleh DPR RI. Sehingga, untuk mewujudkan keadilan daerah penghasil migas yaitu Bojonegoro, sesegera mungkin meminta pemerintah pusat mengabulkan permintaan itu.

“Kami, dari seluruh DPRD daerah penghasil se Indonesia akan bersatu minta revisi itu dikabulkan,” tegasnya.

Karena, menurut Lasuri, sudah bertahun-tahun pengajuan revisi UU itu tidak dikabulkan oleh badan legislasi DPRD RI. Oleh sebab itu, saat ini akan menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan seperti menyiapkan naskah akademik yang akan diusulkan terkait pasal-pasal yang merugikan Bojonegoro.(dwi/*mcb)

Leave a Comment