Share

Dinas Pendidikan Siapkan Ruangan Khusus untuk Pengaduan Masyarakat

Bojonegoro, Media Center – Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memaparkan sistem transparansi yang selama ini diterapkan di instansinya. Pemaparan itu dilakukan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa, Non Government Organization (NGO) serta tokoh masyarakat di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab pada Minggu (4/8/2019).

“Kita telah menyiapkan ruang khusus untuk masyarakat yang ingin mengadu terkait pendidikan,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Kuzaini.

Selama ini, banyak akses untuk melihat sekaligus melakukan pengawasan di bidang pendidikan yakni melalui website Dapodik, LAPOR.go.id, website resmi Dinas Pendidikan, dan juga radio Malowopati milik Pemkab Bojonegoro.

“Kebetulan, radio milik Pemkab ini penyiarnya dari Dinas Pendidikan. Jadi, setiap aduan masyarakat langsung diberi solusi,” imbuhnya.

Pada website yang telah disediakan itulah, masyarakat bisa mengakses seluruh kegiatan mulai dari guru, murid, sarana, prasarana serta anggaran. “Detik ini, pengunjung website kami mencapai 10.000 orang,” lanjutnya.

Sementara untuk ruang khusus untuk masyarakat yang melakukan pengaduan, ada petugas yang siap melayani pada jam kerja. Namun, selama ini aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat tidak ada terkait bangunan
sekolah atau sistem belajar mengajar, melainkan keluhan dari guru-guru honorer.

“Keluhannya guru honorer di Bojonegoro ini banyak sekali, maklum ada 3.000 lebih tenaga honorer yang mengajar di lembaga SD dan SMP,” lanjutnya.

Menurut Khuzaini, dari total 3.980 lembaga SD dan SMP di Bojonegoro saat ini membutuhkan tenaga pendidik sebanyak 6.700 orang. Namun, jumlah guru berstatus PNS hanya sekitar 3.100 orang sisanya diambil dari tenaga honorer.

“Meskipun jumlahnya satu banding 20, jangan dilihat dari cukup atau tidak cukupnya kebutuhan guru itu sendiri. Karena antara desa dan kota, kebutuhan guru tidak sama,” lanjut mantan Sekretaris BKPP ini.

Tahun ini, pihaknya akan mensosialisasikan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk tidak lagi menerima tenaga honorer. Karena, jika tidak dibatasi maka jumlahnya akan semakin besar dan tidak terkontrol. “Tahun ini, kita batasi dan akan meratakan jumlah guru honorer di seluruh Bojonegoro,” pungkasnya.(Rin/NN)

Leave a Comment