Share

Disdikda Bojonegoro Dengar Masih Ada Pungli di Sekolah

Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Jawa timur, mengingatkan pihak sekolah agar tidak sembarangan memungut biaya yang tidak melalui musyawarah. “Pihak sekolah harus menggelar musyawarah dengan melibatkan seluruh wali murid melaui komite,” kata Kepala Seksi SMP – SMA Disdikda Bojonegoro Rasmadji.

Bojonegoro (Media Center) – Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Jawa timur, mengingatkan pihak sekolah agar tidak sembarangan memungut biaya yang tidak melalui musyawarah. “Pihak sekolah harus menggelar musyawarah dengan melibatkan seluruh wali murid melaui komite,” kata Kepala Seksi SMP – SMA Disdikda Bojonegoro Rasmadji.

Menurutnya, pungutan yang dilakukan tanpa musyawarah merupakan pelanggaran dan akan ditindaklanjuti oleh Disdikda. Rasmadji mengaku telah mendengar adanya pungutan uang yang harus dibayarkan orang tua siswa lama dan baru sebagai dana awal dan titipan sekolah dan dibayarkan saat registrasi. “Bagi yang keberatan bisa mengurus untuk minta keringanan,” katanya.

Meski telah ada larangan, namun sejumlah sekolah di Bojonegoro, masih saja melakukan paksaan pelunasan biaya sekolah, bahkan beberapa memungut biaya lain saat tahun ajaran baru. Ternyata, pungutan daftar ulang yang diduga tanpa persetujuan komite maupun saat orang tua siswa dikumpulkan dalam pengambilan rapor itu terjadi juga di sekolah negeri yang tersebar di Kecamatan Bojonegoro Kota.

“Sebenarnya tidak masalah buat saya, sebab saya ada uang. Kalau pungutan itu diberlakukan ke orang tua siswa yang tidak punya, ya namanya tidak wajarlah. Kan sudah ada uang sumbangan lainnya, “ kata Eko (55) orang tua siswa dari SMA Negeri 2. Ia berharap pihak sekolah tidak secara mendadak melakukan pungutan dan paksaan pelunasan biaya sekolah saat daftar ulang.

“Untuk seragam bolehlah, tapi bangun gedung dan beli kalender kan sudah ada anggarannya dari pemerintah, kenapa harus dibebankan ke kami, “ kata Lukman, orang tua siswa SMA Negeri 3. (**mcb/g)

Leave a Comment