Share

DPRD Bojonegoro Gelar Hearing Sumur Tua Bersama Eksekutif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Bojonegoro, menggelar rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diantaranya Badan Lingkungan Hidu (BLH), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bagian Perekonomian, dan Badan Usaha Milik Daerah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) membahas permasalahan sumur tua yang hingga kini belum ada solusi terkait kerusakan lingkungan maupun dampak sosial ekonominya.

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Bojonegoro, menggelar rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diantaranya Badan Lingkungan Hidu (BLH), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bagian Perekonomian, dan Badan Usaha Milik Daerah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) membahas permasalahan sumur tua yang hingga kini belum ada solusi terkait kerusakan lingkungan maupun dampak sosial ekonominya.
Ketua Komisi A, Sugeng Hari Anggoro, menyampaikan, dalam pertemuan kali ini untuk mengurai permasalahan di sumur tua seperti para penambang yang kelimpungan karena minyak mentah atau lantung dari sumur tua tidak diterima sepenuhnya oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan alas an pembatasan dari Pertamina EP Asset IV.
“Selain itu kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat aktivitas kendaraan dari sumur tua hingga saat ini masih dibiarkan begitu saja,” tandasnya.
Dia menambahkan, penegakan hukum masih belum tegas menjadi domain Pertamina EP Asset IV dan KUD, bahkan terkesan membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi salah satunya adanya investor asing yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mengundang eksekutif agar mendapatkan jalan keluar agar masalah ini segera terselesaikan dan Bojonegoro mendapatkan pendapatan asli daerah dari sumur tua,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tedjo Sukmono, menyampaikan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada KSO Pertamina EP Asset IV, yakni PT Geo Cepu Indonesia (GCI) untuk tidak melakukan aktivitasnya, sebelum menyelesaikan UKL-UPL dan ijin usaha di sumur tua.
“Kami sudah melayangkan surat kepada Kepolisian untuk menindak tegas para pelanggar sesuai Undang-undang Lingkungan Hidup tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama PT BBS, Deddy Affidick, menegaskan, hingga sekarang PT BBS berupaya untuk memenuhi syarat agar bisa menjadi KSO di sumur tua. Hanya saja, untuk memenuhi persyaratan tersebut butuh waktu.
“Kami harus melakukan joint vancher atau menggandeng mitra untuk permodalan, karena menjadi KSO butuh modal besar yang mana BBS belum mampu untuk itu,” tukasnya. (re/**mcb)

Leave a Comment