Share

DPRD Perjuangkan DBH Migas Bojonegoro

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, masih memperjuangkan hak masyarakat Bojonegoro melalui Dana Bagi Hasil Migas yang terancam gagal bayar tahun 2014 ini akibat penurunan prognosa lifting migas .

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, masih memperjuangkan hak masyarakat Bojonegoro melalui Dana Bagi Hasil Migas yang terancam gagal bayar tahun 2014 ini akibat penurunan prognosa lifting migas .

Prognosa lifting minyak dan gas bumi (Migas) tahun 2014 ini mengalami penurunan. Untuk minyak menurun 30,23 % dari total prognosa APBN 2014, yaitu sebanyak 33.310.950 barel menjadi 23.241.250 barel pada prognosa APBN-P 2014. Sementara untuk prognosa lifting gas bumi juga mengalami penurunan hingga 25 % dari total prognosa APBN 2014 sebesar 5.504.330 MMBTU menjadi 4.128.470 MMBTU pada APBN-P 2014.

Wakil Ketua DPRD, Syukur Prianto, menyampaikan, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara , Bojonegoro hanya mendapatkan 70 persen dari Dana Bagi Hasil yang didapat.

“Dari total DBH Migas sebesar Rp811 Miliar, ada pengurangan sebesar 30%, jadi yang kita terima ada Rp680 Miliar,” ujar Syukur Prianto.

Dari total Rp680 Miliar tersebut, ada potensi penurunan sebesar Rp160 Miliar . Aapabila itu terjadi maka akan terjadi gagal bayar pada beberapa proyek atau kegiatan, karena pagu yang sudah dibuat dengan kenyataan penerimaan bagi hasil migas tidak sesuai kenyataan.

Pihaknya menuntut, apa yang sudah menjadi hak Bojonegoro segera diberikan sehingga potensi gagal bayar untuk proyek dan kegiatan pembangunan bisa tertutup. Tetapi, kematin yang baru disepakati hanya sebesar Rp 49 Miliar oleh Kementrian Keuangan.(**mcb)

Leave a Comment