Share

Eksekutif Masih Pertimbangkan Perda Sumur Tua

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih mempertimbangkan usulan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sumur tua.

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih mempertimbangkan usulan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sumur tua.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Agus Supriyanto, mengatakan, usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar pembentukan Perda sumur tua tidak mengebiri undang-undang yang sudah ada.

“Untuk mengatur sumur tua sudah ada Permen No. 1 tahun 2008, kalau bicara kerusakan lingkungan ada Undang-undang Lingkungan Hidup yang sanksinya bahkan lebih berat dari Perda,” tukasnya.

Agus mengungkapkan, meskipun sebatas wacana namun perlu membaca isi dari draft rencana Perda tersebut jika memang sudah dibuat oleh Komisi A. Hal ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan dari regulasi itu sendiri.

“Jangan sampai pembuatan Perda ini sia-sia, jadi perlu dipelajari dulu,” tegasnya.

Mantan Kabag Hukum ini menambahkan, untuk penindakan terhadap pelanggaran di sumur tua, sudah ada dalam Undang-undang Lingkungan hidup yang masuk wewenang pihak berwajib atau Kepolisian. Meskipun untuk memprosesnya butuh waktu yang panjang, karena harus mendatangkan saksi ahli apakah benar di sumur tua terdapat pencemaran lingkungan.

“Yang harus menindak itu polisi, itu yang harus kita tekan,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, menyampaikan, Perda sumur tua dibuat bukan untuk mengebiri atau tumpang tindih undang-undang sebelumnya. Namun, untuk mengawal supaya Pemkab Bojonegoro memiliki wewenang didalam pengawasan dan penindakan jika ada pelanggaran, dimana selama ini Pemkab tidak memiliki wewenang itu.

“Karena ini masih wacana jadi butuh masukan dari semua pihak,” pungkasnya. (re/*acw)

Leave a Comment