Share

Industrialisasi Migas, 700 Ha Lahan Pertanian Beralih Fungsi

Bojonegoro (Media Center) –  Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)  Kabupaten Bojonegoro, mencatat hampir 600 Hektar lahan pertanian yang beralih fungsi akibat industrialisasi migas saat ini.

Ketua  KTNA, Syarif Usman ,mengungkapkan, sebanyak 600 Ha lahan pertanian telah beralih fungsi untuk kebutuhan Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, dan 100 Ha untuk Lapangan Sukowati, Blok Tuban, dan Sumur Tiung Biru.

“Harus ada solusi dari pemkab  dan operator, sehingga tidak terjadi krisis pangan karena industri migas,” ujarnya.

Dijelaskan, pengurangan produksi pangan akan terjadi secara otomatis, dihitung secara matematis, jika produksi padi 7 ton/Ha, maka akan terjadi pengurangan sebanyak 4900 ton gabah kering yang tidak lagi dihasilkan 700 Ha lahan tersebut.

Dikatakan, dengan banyaknya petani yang kehilangan lahan pertanian dampak negatif yang ditimbulkan adalah para petani tersebut akan kehilangan mata pencaharian dan gantungan hidup sehari-hari. Sehingga, perlu adanya perjanjian atau paling tidak solusi bagi para petani tersebut.

“Pemkab dan operator seharusnya memperhatikan nasib para petani yang kehilangan lahannya, apakah mereka sudah memiliki sumber penghidupan yang lain setelah sawahnya dijual, atau mereka hanya menikmati hasil penjualan sawahnya tersebut. Saya yakin uangnya akan habis atau bahkan sekarang ini sudah habis sama sekali,” tandasnya.

Usman menyatakan, pada pembelian lahan saat itu harga yang diberikan oleh operator sangat murah, justru yang menikmati harga tinggi adalah orang dari luar kota yang sudah membeli terlebih dahulu dari pemilik asli tanah itu.

Menurutnya, dengan berkurangnya ratusan hektar lahan pertanian harus ada langkah-langkah atau upaya agar produksi pangan tidak ikut berkurang. Salah satunya melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang bisa meningkatkan kesejahteraan para petani disekitar wilayah proyek.

“Dalam hal ini, operator berkewajiban untuk meningkatkan produksi pertanian, misalkan mengupayakan melalui teknologi dan bantuan modal sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian meskipun itu hanya 1,5 ton/Ha,” jelasnya.

Dengan kondisi seperti itu, KTNA berupaya melakukan pendampingan terhadap para petani agar tetap berproduksi. Akan tetapi dengan keterbatasan KTNA yang tidak bisa memberikan kebijakan seperti Pemerintah, saat ini hanya bisa mendorong Pemerintah agar tetap memberikan jatah pupuk bersubsidi bahkan memberikan pelatihan kepada para petani.

“Kami meminta kepada Operator dan Pemerintah agar meningkatkan kualitas para Petani di Bojonegoro ini, sehingga hasil pertanian bisa lebih tinggi dari sekarang dan bisa menutupi kekurangan dari pembebasan lahan,” tutupnya. (rin/*acw)

Leave a Comment