Share

Ini Langkah Pemkab Bojonegoro Soal PKL Alun-alun

Bojonegoro (Media Center) – Tuntutan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di sekeliling Alun-alun Kota Bojonegoro menjadi bahan pembahasan pada rapat kerja (hearing) antara Komisi A Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan tim Penataan PKL. Pada agenda ini, Sugeng Hari Anggoro, Ketua Komisi A, menyampaikan empat hal hasil pembahasan dan permintaan dari PKL alun-alun. Salah satunya adalah tidak adanya penggusuran sebelum ada penataan yang pasti bagi para PKL tersebut.

Hal ini ditanggapi oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Nurul Azizah, yang menjadi leading sector soal penataan PKL. Nurul menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan beberapa spot alternatif untuk relokasi. Meski demikian, terkait adanya penilaian Adipura hingga Kamis (7/5) nanti, PKL memang diminta tak beroperasi sementara waktu.

“Untuk penataan dan relokasi akan kami usahakan secepat mungkin tanpa merugikan siapapun,” tegasnya saat ditemui kanalbojonegoro.com usai hearing, Selasa (5/5).

Ia membenarkan soal larangan beroperasi para PKL selama penilaian Adipura. Namun, setelah penilaian usai PKL diperbolehkan berjualan seperti biasa.

“Namun harus tetap mematuhi aturan. Jaga kebersihan dan ketertiban,” lanjut mantan Camat Kalitidu ini.

Dalam agenda rapat kerja membahas PKL ini, hadir pula beberapa dinas terkait yang masuk dalam tim penataan PKL. Diantaranya adalah Satpol PP selaku eksekutor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bakesbangpolinmas hingga Badan Lingkungan Hidup (BLH).(lya/*mcb)

Leave a Comment