Share

Kakanwil BPN Pemprov Jatim Instruksikan Pengadaan Tanah di JTB

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur telah menugaskan Kepala Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal ini sesuai surat No 122/KEP-35.10/IV/2014 untuk pembangunan jalur pipa, fasilitas pengolahan gas, tapak sumur, dan jalan akses proyek Jambaran Tiung Biru (JTU) oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).

Bojonegoro (Media Center) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur telah menugaskan Kepala Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal ini sesuai surat No 122/KEP-35.10/IV/2014 untuk pembangunan jalur pipa, fasilitas pengolahan gas, tapak sumur, dan jalan akses proyek Jambaran Tiung Biru (JTU) oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).

Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggunakan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden No 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk pembangunan umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Kepala BPN, Ganang Anindito, menyampaikan, penggunaan regulasi ini dikarenakan, dalam kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat. Artinya, harga yang diberikan lebih manusiawi dan pantas sesuai pasar.

“Masyarakat tidak akan dirugikan meskipun melepaskan lahan miliknya,“ tukasnya.

Ia mengungkapkan, Tim tersebut melaksanakan tahapan demi tahapan hingga akhirnya pelepasan hak tanah secara hukum.

“Semua unsur itu kita libatkan,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, tugas dari tim tersebut secara garis besar di dalam undang-undang adalah mengiventarisi masalah di masyarakat, melakukan pertemuan atau klarifikasi jika ada pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan tersebut. Ganang melanjutkan, tahapan-tahapan yang dilakukan pada pembebasan lahan tersebut diawali dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Perencanaan pengadaan tanah yang dimaksud memuat rencana dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran.

“Sementara dalam perencanaan tersebut harus melaksanakan pemberitauan rencana pembangunan,” pungkasnya.(re/**mcb)

Leave a Comment