Share

Komisi A Hearing Bahas RBK dengan Eksekutif

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perijinan, dan masyarakat untuk membahas adanya aktivitas di Jalan Pondok Pinang atau dikenal Rel Bengkong (RBK) yang dinilai meresahkan masyarakat sekitar.

Bojonegoro – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perijinan, dan masyarakat untuk membahas adanya aktivitas di Jalan Pondok Pinang atau dikenal Rel Bengkong (RBK) yang dinilai meresahkan masyarakat sekitar.

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan, rapat tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat adanya aktivitas di tempat karaoke dan café yang semakin marak meskipun telah ada kesepakatan antara pengusaha dan warga setempat pada 2014 lalu.

Anam meminta kepada Satpol PP dan Dinas Perijinan untuk bersikap tegas kepada para investor atau pengusaha yang  membuka tempat-tempat hiburan dengan berkedok café. Bahkan dengan pertemuan yang digelar kali ini untuk mendapatkan penjelasan kenapa pengawasan dan penertiban dinilai lemah dan terkesan adanya pembiaran dengan aktivitas tersebut.

“Sudah jelas kalau adanya karaoke dan minuman keras ini bisa mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyaman masyarakat sekitar,” tegasnya.

Sementara itu, Ali Mustofa, menyampaikan, siapapun yang berada di lingkungan tercemar baik oleh tempat karaoke, minuman keras, dan prostitusi terselubung, pasti akan merasa terganggu dan memprotesnya.

“Karena kegiatan itu akan menimbulkan dampak negatif dan memberi efek pada generasi muda di lingkungan sekitarnya,” imbuhnya.

Sebenarnya, menurut politisi asal Partai Nasdem ini, penertiban dan pengawasan di Rel Bengkong (RBK) ini sangat mudah, tetapi menjadi tidak mudah ketika ada yang ikut bermain didalamnya entah itu oknum polisi, oknum TNI, atau bahkan oknum Satpol PP itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arwan, menegaskan, apabila Satpol PP hanyalah penegak Perda sehingga jika tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, maka bisa di pra peradilankan. Meski begitu, pihaknya telah mengumpulkan semua pengusaha café dan restoran untuk membicarakan permasalahan ini.

“Kami sudah pernah mengumpulkan mereka, dan meminta supaya kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban,” tegasnya.

Arwan mengatakan, belum bisa melakukan tindakan tegas dengan menutup semua tempat karaoke yang ada di Bojonegoro karena belum ada regulasi atau perda yang mengatur. Sehingga, upaya yang bisa dilakukan hanya memberikan himbauan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan menjual minuman keras.

“Sekali lagi, itu hanya bersifat himbauan,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan, tidak mungkin menutup seluruh tempat karaoke yang ada di Bojonegoro karena belum ada payung hukumnya. Meskipun begitu, sekarang ini Pemkab tengah menyiapkan rumusan Perda Hiburan dan masuk Prolegda 2015.

“Kami berharap Perda tersebut segera disahkan, sehingga kami bisa bertindak tegas,” pungkasnya. (re/**mcb)

Leave a Comment