Share

Komisi VII Minta Dua Paguyuban Bentuk KUD

Bojonegoro (Media Center) – Komisi VII DPR RI menegaskan, kerjasama Pertamina EP selaku pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sumur tua dengan dua paguyuban saat ini harus melalui sistem Koperasi Unit Desa (KUD).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yuda, menyatakan, sesuai Peraturan Menteri ESDM no 1 tahun 2008 tentang sumur tua, pengelolaan sumur tua harus melalui KUD atau BUMD.

“Jadi dua paguyuban itu harus punya KUD,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dua paguyuban yang kini bekerjasama dengan Pertamina EP harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. jangan sampai, kesalahan dua KUD yakni Usaha Jaya Bersama dan Sumber Pangan terulang kembali.

“KIta minta supaya Pertamina EP dalam mengelola sumur tua tetap mengutamakan para penambang,” tuksanya.

Sementara itu,  Public Relation Manager PT Pertamina EP, Muhammad Baron, mengatakan, Pertamina EP dalam tugasnya tentu dilandasi dengan aturan yang ada dan dengan tujuan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

“Proses ini memang diperlukan koordinasi agar berjalan dengan baik,” tutupnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment