Share

Lahan Industri Migas Blok Cepu Dikenakan Pajak Tambang

Selain itu, Herry juga membenarkan mengenai lahan seluas 660 hektar dalam kawasan industri migas di Blok Cepu juga telah beralih kepemilikin menjadi tanah negara yang secara langsung sepenuhnya adalah milik BP Migas. Sehingga dari status tersebut, tidak lagi berlaku pembayaran untuk PBB.

Bojonegoro (Media Center) – Lahan seluas 660 hektar (Ha) di Kecamatan Ngasem, Gayam dan Kalitidu, yang telah dibebaskan oleh Mobil Cepu Limited (MCL) anak perusahaan ExxonMobil, ternyata tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan dialihkan menjadi obyek pajak tambang

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bojonegoro, Herry Sujarwo, membenarkan adanya peralihan pajak tersebut. “Betul ada peralihan pajak, pembayarannya dilakukan oleh BP Migas dan kita terima bagi hasilnya dari pembayaran pajak tambangnya, “ katanya, Jumat (11/07/2014).

Selain itu, Herry juga membenarkan mengenai lahan seluas 660 hektar dalam kawasan industri migas di Blok Cepu juga telah beralih kepemilikin menjadi tanah negara yang secara langsung sepenuhnya adalah milik BP Migas. Sehingga dari status tersebut, tidak lagi berlaku pembayaran untuk PBB.

Menyinggung target perolehan pajak tambang, Herry mengaku bukan wewenang kantornya, hal itu sepenuhnya adalah kewajiban dari BP migas ke pemerintah pusat. Informasi lainnya menyebutkan, BP Migas belum sepenuhnya berhak memiliki lahan yang saat ini peruntukkanya untuk Industri Migas.

Beberapa lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan tersebut berada di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Diantaranya adalah lahan seluas 4800 M2 milik Ali Mucharom dan dua kapling lahan yang masih dalam status sengketa di Mahkamah Agung. “Ketiganya belum berhasil dibeli oleh MCL,“ kata Parmo, tokoh warga di sekitar Ring 1 Blok Cepu.

Dikonfirmasi terpisah melalui ponselnya Humas MCL Rexi, belum dapat memberikan keterangan. “Sebentar ya, saya sekarang masih rapat,“ katanya singkat. Sementara itu, Camat Gayam Hartono dihubungi tentang tiga lahan di wilayah kerjanya, dirinya mengaku tidak tahu menahu.

“Saya juga mendengar ketiga tanah di Desa Mojodelik pernah dibutuhkan MCL, tapi saya tidak tahu kondisinya sekarang sudah dibeli atau belum oleh MCL, maaf saya tidak tahu tentang hal itu,“ katanya. (*/gufron/mcb)

Leave a Comment