Share

Lapor ! Dinas PU Bojonegoro Kebanjiran Keluhan

Untuk melihat aduan dari masyarakat dalam aplikasi Lapor tersebut, warga dapat mengakses di alamat lapor.ukp.go.id, dalam web tersebut juga dapat dilihat respon dari dinas terkait

Bojonegoro (Media Center) – Sejak Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) diluncurkan di Bojonegoro, Jawa Timur pada awal Juli 2014 lalu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro merupakan salah satu yang paling banyak mendapatkan keluhan dan laporan dari warga Bojonegoro.

Masalah kondisi jalan, penerangan, jembatan dan fasilitas umum merupakan hal yang paling banyak dilaporkan oleh warga Bojonegoro. Dari pantauan di Time Line website yang dikelola oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) masalah fasilitas umum dan sosial di perumahan menjadi satu aduan yang dilakukan oleh banyak pelapor.

Laporan dan pengaduan tersebut, sebagian besar telah ditanggapi oleh DPU Bojonegoro dengan mengkoordinasikan ke bidang yang dianggapnya mempunyai kaitan dengan aduan dari warga. Untuk melihat aduan dari masyarakat dalam aplikasi Lapor tersebut, warga dapat mengakses di alamat lapor.ukp.go.id, dalam web tersebut juga dapat dilihat respon dari dinas terkait. (*mcb)

1 Comment on this Post

  1. JUMPUT, 9 OKTOBER 2014.

    KEPADA YANG TERHORMAT :
    Kepala Desa Jumput kec. Sukosewu Kab.Bojonegoro,
    SELURUH INSTANSI TERKAIT,
    PELAKSANA ANGGARAN ADD DI DESA JUMPUT.

    TEGURAN ATAS PELAKSANAAN TEKHNIS BANGUNAN JEMBATAN DAN GAPURA DESA JUMPUT.

    Assalamu’alaikum wr wb
    Salam sejahtera bagi kita semua, Memperhatikan bangunan jembatan dan gapura pintu masuk Desa Jumput Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro yang diperoleh dari Bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014, Perkenankanlah dengan ini kami mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :
    1. Bahwa pembangunan jembatan dan gapura pintu masuk tersebut diperoleh dari dana ADD yang bertujuan untuk kesejahteraan warga Desa Jumput khususnya dalam pemanfaatan akses perekonomiaan.
    2. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang diperoleh dari dana tersebut diawasi langsung oleh pimpinanan tertinggi di Desa Jumput dalam hal ini adalah kepala Desa Jumput.
    3. Bahwa sifat pembangunan yang diperoleh dari Anggaran Dana Desa (ADD) adalah netral, dalam arti tidak menimbulkan propaganda, memicu kecemburuan sosial organisasi baik dalam bentuk desain pembangunan ataupun warna cat yang digunakan sehingga menimbulkan suasana provokasi
    4. Bahwa di Desa Jumput Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro terdapat dua organisasi muhammadiyah dan Nahdlatul ulama’ sehingga apa yang di maksud memicu propaganda dan provokasi (adu domba ) diatas tidak muncul.
    5. Bahwa pembangunan gapura pintu masuk Desa Jumput terkesan menciptakan hal yang tidak kondusif dimata masyarakat Desa Jumput khususnya warga dan khalayak umum.
    6. Bahwa yang seharusnya bentuk desain gapura desa jumput tidak dicat atau diwarnai sesuai dengan warna logo dan desain cat partai tertentu, karena hanya akan merusak dan menimbulkan kecemburuan salah satu organisasi, dan berujung pada ketidakharmonisan di Desa Jumput.
    7. Bahwa apabila dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan proposal ADD tidak ada ketentuan warna desain cat, tentunya harus dilaksanakan sebijak mungkin, karena anggaran beaya pembangunan bukan dari dana partai atau organisasi tertentu, sehingga pelaksana anggaran tidak terkesan menumpang (aji mumpung) dengan menonjolkan warna cat menyamai partai atau organisasi tertentu dengan dana yang didapat dari ADD.
    8. Bahwa dalam permasalahan ini kepala desa jumput selaku pimpinan pemerintah teringgi di Desa Jumput harus bersikap netral dan koperatif dalam melakukan kebijakan kebijakan yang akan di ambil dalam keputusan persoalan ini.

    Bahwa berdasarkan uraian tersebut kami selaku warga desa jumput, kepada Yang Terhormat pimpinan dan seluruh jajaran lembaga yang berkaitan dengan hal ini berkenan memberikan : ———————————-
    1. Menyatakan bahwa pelaksana program ADD yang dilaksanakan didesa jumput adalah kurang pantas dalam menjalankan petunjuk teknis.
    2. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
    3. Mengganti warna cat yang bersifat menimbulkan propaganda dan memicu hal hal yang tidak harmonis.

    Bahwa apabila pimpinan kepala desa jumput dan seluruh jajaran lembaga yang berkaitan dengan hal ini berpendapat lain, maka kami mohon memberikan kesimpulan yang sekiranya memberikan manfaat bersama dan bertujuan maslahah mursalah (tidak mengarah pada cerai berai warga desa jumput).————————————————————————————
    Demikian, surat teguran ini kami sampaikan : Kamis tanggal 09 Oktober 2014, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua.–
    Akhirnya ucapan terima kasih kami haturkan kehadapan Yang Terhormat pimpinan kepala Desa Jumput dan seluruh jajaran lembaga yang berkaitan, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan membimbing pimpinan kepala Desa Jumput dan seluruh jajaran lembaga yang berkaitan Pemeriksa Perkara ini, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. ———–

    Hormat kami :
    A. SAIFUL AZIZ SH.I

    Reply

Leave a Comment