Share

Pastikan Tidak Kehilangan Potensi PAD

Bojonegoro (Media Center) – Terbitnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak serta merta menghilangkan potensi kehilangan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pertambangan yang ada di Bojonegoro.

Kepala Bidang Penagihan dan Pemungutan Dispenda Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat terkait adanya undang-undang baru tersebut.

“Jadi menurut saya, adanya Undang-undang No 23 tahun 2014 itu tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah ,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan undang-undang No 23 Tahun 2014 itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur  hanya sebatas kewenangan perijinan, pengawasan, dan pengendalian. Tetapi, karena Bojonegoro merupakan daerah penghasil, maka pendapatan tetap menjadi hak daerah.

“Kalau pun ada potensi kehilangan, pasti kita cari tahu penyebab dan kemana pendapatan itu bermuara,” tandasnya.

Dia menegaskan, hingga saat ini tidak ada efek apapun pada pendapatan daerah dengan adanya undang-undang No 23 tahun 2014. Karena, lanjut dia, mesipun pelaksanaan teknis melalui peraturan pemerintah sudah diterbitkan, Dinas Pendapatan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar bisa bekerjasama dan bersinergi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian kegiatan pertambangan baik migas maupun non migas.

Sementara itu, pihaknya menyampaikan, pada tahun 2014 pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi 100 persen atau melampaui target yang dipasang. yakni, dari target pajak sebesar Rp 470.686.375 (Rp 470 juta ) terealisasi sebesar Rp 1.195.591.660 (Rp 1,2 miliar).

“Kita akan mempertahankan pendapatan daerah,” pungkasnya. (rin/*acw)

Leave a Comment