Share

Pemdes Ngumpakdalem Klarifikasi Perselisihan Tanah GOR

Pemdes siap menfasilitasi kedua belah pihak untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi. Terbukti Pemdes telah menerbitkan surat berperihal pengukuran ulang tanah untuk disediakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro.

Bojonegoro (Media Center) – Adanya perselisihan kepemilikan tanah milik Suprantomo dengan proyek Gedung Olahraga (GOR) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur yang saat ini dikerjakan oleh PT Sarana Multi Usaha (SMU), pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Ngumpakdalem, Kecamatan Dander melalui Kepala Desanya Ahmad Burhani memberikan keterangan.

Menurut Burhani, pada Tanggal 25 April 2014 pihak PT. SMU, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro mulai mengerjakan proyek GOR di Dusun/Desa Ngumpakdalem. Proyek tersebut menggunakan Tanah Negara (TN) seluas 2,5 hektar (Ha). Di tanah itu dipasang base camp dan alat alat proyek didatangkan.

Pada Tanggal 10 Mei 2014, kontraktor mulai memperkeras dan memperkuat jalan masuk ke proyek dari arah timur ke barat dengan tanah pedel, awalanya jalan masuk itu selebar 5 meter dan panjang 65 meter. Namun kemudian akses jalan itu ditambah lebarnya menjadi 10 meter, yakni dengan meratakan tanah di sebelah selatan, yang masih terdapat tanaman padi berusia sekitar sebulan, menggunakan pedel.

Pada Tanggal 17 Juni 2014 Pukul 10:00 WIB, terjadi protes dari Suprantomo dan segenap keluarganya atas pemerataan tambahan akses jalan masuk. Mereka mengklaim tanah tambahan akses jalan masuk yang diuruk adalah perbuatan penyeborotan yang dilakukan oleh kontraktor. Mereka menancapkan tanda nama pemilik tanah di lokasi dan dari aksi mereka berdatangan sejumlah Pemdes Ngumpakdalem, Muspika Dander, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Satpam PT SMU.

Pada Tanggal 17 Juni 2014 Pukul 12:00 WIB dari aksi Suprantomo dan keluarganya, kemudian digelar mediasi di Balai Desa Ngumpak Dalem, kedua belah pihak telah bertemu disaksikan Muspika Dander, Pemdes Ngumpakdalem, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Menejemen PT. SMU.

Hasil dari pertemuan tersebut telah disepakati bersama bahwa pihak Pemdes Ngumpakdalem dan pihak Suprantomo membuat surat berperihal pengukuran ulang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. Kedua surat dengan berperihal sama tersebut masing masing telah ditandatangani, namun tiba tiba sebelum pertemuan mediasi ditutup, pihak Suprantomo mencabut suratnya.

“Selanjutnya dalam perselisihan kedua belah pihak tersebut, kami dituding membekingi kontraktor. Maka dengan ini kami membantah tudingan tersebut dan kami tegaskan bahwa hal tersebut merupakan fitnah, “ kata Ahmad Burhani.

Dalam hal perselisihan itu sepenuhnya, dia dan perangkat Pemdes siap menfasilitasi kedua belah pihak untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi. Terbukti Pemdes telah menerbitkan surat berperihal pengukuran ulang tanah untuk disediakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. (*/gufron-segaran/mcb)

Leave a Comment