Share

Pemkab Bojonegoro Tolak Kebijakan Impor Beras

Bojonegoro, 17/1 (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menolak kebijakan impor yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 500.000 ton dengan alasan mengatasi masalah kekurangan stok pangan.

“Kami dengan keras menolak kebijakan tersebut,” kata Kepala Dinas Pertanian, Jupari, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, kebijakan pemerintah membuka keran import kurang tepat karena dua bulan ke depan, petani di Bojonegoro panen raya. Diperkirakan, luas lahan pertanian ada 58.000 hektar luas yang panen padi.

“Sebenarnya, akhir bulan Desember 2017 saja sudah ada yang panen sekira 2.800 hektar,” tukasnya.

Jupari berharap, adanya impor beras tersebut tidak berdampak bagi petani di Bojonegoro. Padahal, ada isu kenaikan harga gabah saja petani sudah mendapat harga gabah kering panen Rp5.200 sampai Rp5.400 per kilogramnya.

“Ya jangan sampai berdampak di Bojonegoro adanya impory beras itu,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Irsan Nasution mengaku, ketersediaan beras di Bojonegoro masih cukup hingga tiga bulan kedepan. Ada sebesar 15.000 ton hingga nanti masa panen raya tiba.

“Stok kita aman ya, bahkan sampai tiga bulan kedepan,” pungkasnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment