Share

Pemkab dan UPN Jogja Tandatangani MoU Pengembangan Geo Heritage Perminyakan

Bojonegoro (Media Center) – Penandatanganan MoU antara Bupati Bojonegoro, Suyoto dengan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, Prof. Sari Bahagiarti Kusuma Yudha secara resmi menandai kerjasama untuk pengembangan heritage bidang perminyakan di Kabupaten Bojonegoro.

Sari Bahagiarti seusai penandatangan MoU menyampaikan, UPN berorientasi untuk pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi yang diusung oleh universitas ini yakni menjadi universitas pionir pembangunan. Universitas yang memiliki 5 fakultas ini akan memfokuskan pada pengembangan geo-heritage dibidang perminyakan di Kabupaten Bojonegoro.

“Kerjasama ini sangat tepat, apalagi Bojonegoro memiliki segala bentuk pertambangan minyak mulai tradisional hingga modern,” ungkap Sari.

Sementara itu, Suyoto menyampaikan ada kesamaan antara UPN dan Bojonegoro yakni ideologi membangun.

“Membangun dalam ari menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya pendapatan tunai dan yang ketiga masalah sustainable development,” ujar pria yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Bupati menjelaskan, Bojonegoro memiliki lapangan minyak diantaranya Blok Cepu, Sukowati, Blok Nona, Blora dan Blok Tiung Biru yang dikelola secara modern. Tidak hanya itu, Bojonegoro juga memiliki sumur tua yang merupakan peninggalan penjajah belanda yang terletak di wilayah Kawengan, Wonocolo, Kecamatan Kedewan.

Ia menjelaskan, dulunya Bojonegoro merupakan daerah miskin. Namun dengan adanya minyak membuat euforia masyakat harus bisa dikendalikan.

“Pemahaman masyarakat bahwa daerah minyak adalah daerah kaya harus diarahkan. Karena meskipun kaya, jika tidak dikelola tepat maka akan mengalami nasib yang memprihatinkan,” tukas bupati Bojonegoro 2 periode ini.

Untuk mengelola hal ini, lanjutnya, Pemerintah Bojonegoro telah mengkonsepkan pengelolaan dana abadi migas. Penggunaannya diperuntukkan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro. Pembangunan infrastruktur yang relevan untuk mendukung peningkatan produk ekonomi dan kebijakan fiskal.

Naik turunnya nilai Dana Bagi Hasil (DBH) migas juga telah diprediksi oleh Pemkab Bojonegoro. Untuk mengatasi hal ini maka dalam pengelolaan keuangan tidak 100 persen memasang angka DBH secara utuh.

“Untuk itu, pemkab menyiapkan beberapa skenario agar terhindar dari kutukan sumber daya migas. Salah satunya adalah memprogramkan pelatihan 12.000 tenaga kerja,” pungkas suami Siti Mahfudhoh itu. (humas/lya/*acw)

Leave a Comment