Share

Pemkab Diminta Ultimatum Pabrik Tembakau

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Bojonegoro meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab)setempat memberikan ultimatum kepada pabrik tembakau agar membeli hasil tembakau petani. Sebab sejak beberapa tahun ini pabrik tembakau sudah mengurangi bahkan tak membeli hasil panen petani.

“Saya minta tidak hanya himbauan. Tapi harus ada langkah konkrit untuk menekan pabrikan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Ali Mahmudi saat rapat dengar pendapat tentang dana bagi hasil Cukai Tembakau (DBH CT) dengan Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) di ruang komisi, Rabu (10/6/2015).

Politisi PKS itu mengungkapkan, selama ini tata niaga tembakau di Bojonegoro sangat tertutup. Sehingga tak diketahui berapa jumlah kebutuhan maupun jenis tembakau yang dibutuhkan pabrikan dari petani.

“Ada kesan mereka tak menghargai pemerintah daerah. Karena itu harus ada ketegasan, mungkin bisa dengan melarang mengedarkan rokonya atau pemasangan iklan di Bojonegoro,” tegas Sigit.

Anggota Komisi B lainnya, Lasuri, menyarankan, agar Pemkab Bojonegoro berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Sebab sebagian besar pabrik tembakau berkantor di luar Bojonegoro, seperti Gudang Garam yang kantornya di Kediri.

“Selama ini Pemrov juga menerima DBH cukai tembakau. Jadi sudah sewajarnya ikut mendorong pabrikan untuk menyerap tembakau petani Bojonegoro,” ujar Lasuri.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, I Nyoman Sudana, mengatakan akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk membahasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment