Share

Pemkab Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke – XXII

Bojonegoro, 25/4 (Media Center) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXII di halaman pendopo Malowopati, Rabu (25/04). Selain karyawan dan karyawati, upacara juga diikuti ini dihadiri para Kepala SKPD serta para staf di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-XXII ini, PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut Inspektur Upacara menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri.

Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan bahwa diusia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga perjalanan otonomi daerah yang saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita sudah semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.

Yang menjadi tema peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XII tahun 2018 ini adalah “ mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. “Mewujudkan nawa cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita,” ujar Yayan.

Masih dalam sambutannya, Yayan menambahkan bahwa mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum, dan partisipatif.

“Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah,” ungkapnya.

Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Dalam otonomi daerah bisa membuat daerah memiliki wewenang untuk bisa berinovasi dan juga mengembangkan kreativitasnya untuk memajukan daerahnya. Namun dalam wewenang tersebut terdapat juga batasan-batasan yang harus dipatuhi, hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya penyelewengan. Pada kesempatan ini mendagri menegaskan kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi.

“Sudah ada jaminan perlindungan hukum bahwa inovasi tak bisa dipidanakan. Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia,” pungkasnya.(*mcb)

Leave a Comment