Share

Penertiban Penambang Pasir Ilegal Bukan Lagi Satpol PP

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menegaskan, penertiban penambang pasir ilegal yang menggunakan alat mekanik di Kabupaten Bojonegoro, bukan lagi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetapi langsung ditangani oleh Polda Jatim.

“Kalau Satpol PP hanya Penegak Perda, tapi disini implementasinya bukan Perda lagi tapi Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Undang-undang Lingkungan,” ujar Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Gas, Dinas ESDM Pemprov Jatim, Didik Agus W.

Dia menegaskan, dalam melakukan penindakan terhadap para penambang ilegal ini, akan membentuk tim bersama Pemkab dan TNI-Polri serta melibatkan masyarakat sekitar bantaran sungai bengawan Solo.

“Di dalam undang-undang tersebut sudah jelas ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda Rp 30 Miliar,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Setyo Hartono, usai rakor peningkatan kapasitas aparatur tentang penegakan hukum terhadap penambang pasir berharap, hasil rakor ini  segera ditindaklanjuti agar tindakan melawan hukum yang dilakukan penambang pasir ilegal dapat ditindak tegas.

“Kami juga minta peran aktif dari satpol PP, jangan seperti yang dulu. Kalau ada penyitaan alat-alat mekanik, jangan dicolong sampai barang buktinya habis,” pungkasnya.  (re/*acw)

1 Comment on this Post

  1. Penambangan wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro sangat maraknya pula. Apakah dengan penegak hukum dari gabungan Polda dan TNI mampu, Masyrakat akan nekat, karena pertambangan adalah jalan menambah kebulan asap dapur. Tetapi, apabila pemerintah sanggup memberikan lowongan kerja terhadap penambangan-penambang tidak akan terjadi kericuhan. Memang pertambangan ini sungguh membahayakan dari pandangan intektual, bebrebda dengan pandangan kaum awam, hanya uang dan uang.

    Reply

Leave a Comment