Share

Pengisian Perangkat Desa, PN Bojonegoro Terbitkan 5000 Surat Keterangan

Bojonegoro, 24/8 (Media Center) – Sedikitnya 5000 surat keterangan tidak pernah dipidana telah dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro untuk melayani pemohon yang ingin mendaftar perangkat desa. Surat keterangan ini menjadi syarat wajib bagi warga yang ingin mengikuti tes perangkat desa.

Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Isdariyanto menjelaskan sejak dibukanya pendaftaran perangkat desa hingga jumlah pemohon yang mengajukan surat keterangan tidak pernah dipidana mencapai 6000 pemohon. Dari jumlah itu, 5000 surat keterangan telah dikeluarkan PN Bojonegoro.

“Untuk hari ini, kita keluarkan surat sebanyak 1500 lembar,” kata Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Isdariyanto, Kamis (24/8/2017).

Para pemohon yang mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana adalah warga yang sudah mengajukan beberapa waktu lalu. Sementara para pemohon yang mengajukan terhitung sejak Senin (21/8/2017) lalu harus sabar menunggu penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana. Karena jumlah pemohon yang sangat banyak.

Menurut Isdariyanto, untuk mengantisiapsi hal yang tidak diinginkan pengambilan surat keterangan dilakukan sistem perkelompok. Setiap kelompok mengeluarkan 50 orang dan surat langsung diberikan kepada pemohon dengan menyerahkan surat pengambilan.

Untuk mempercepat mengeluarkan surat keterangan, Pengadilan Negeri menambah petugas sebanyak 10 orang yang diambil dari setiap ruangan. Mereka terdiri dari bagian pengetikan 4 orang, personil foto copy 1 orang, legalisir 1 orang, teknis di lapangan 4 orang.

Diprediksi pemohon surat keterangan sampai penutupan dibukanya lowongan perangkat Desa jumlah total kurang lebih 9000 pemohon surat keterangan. Hal ini melihat kondisi pemohon yang datang ke Pengadilan Negeri Bojonegoro setiap harinya mencapai 200 orang dan surat yang dikeluarkan perhari 100 surat.

Pengadilan Negeri mempercepat pelayanan pemohon surat keterangan tidak pernah dipidana supaya pemohon tidak lama menunggu sampai tiga hari dan tidak terjadi tumpukan berkas sehingga memperlambat pemohon untuk daftar menjadi perangkat Desa.(*dwi/mcb)

Leave a Comment