Share

Perizinan di SKPD Sebagian Dialihkan ke Kecamatan

Bojonegoro (Media Center) – Pemantapan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2014 diikuti seluruh kepala SKPD dan camat dihelat di ruang angling dharma, Selasa (14/4). Pemantapan ini berkaitan dengan perbup yang mengatur tentang pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat di Pemkab Bojonegoro.

“Agenda ini untuk menyatukan misi dan persepsi terkait dengan Peratuaran Bupati No. 63 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat,” ujar Kamidin, Kepala Badan Perizinan, Selasa (14/4).

Dia menambahkan, peraturan ini sudah diterbitkan pada tanggal 29 Desember lalu, namun sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, lanjut dia, pada kesempatan ini akan dibahas kewenangan SKPD dan Camat, serta dirangkaikan dengan Pemantapan Pelaksanaan Pelayanaan Terpadu Administrasi Kecamatan.

Sementara itu, Asisten III Pemkab Bojonegoro Yayan Rahman menambahkan, sejak terdapat industri Migas seluruh sektor perijinan ikut menggeliat.

“Kita harus mengikuti ketentuan tanpa harus menyalahi peraturan yang ada,” jelas mantan Kabag Umum itu.

Menurut Yayan, setelah melakukan pemantapan ini diharapkan pemantapan selanjutnya dilakukan dimasing-masing SKPD dan Kecamatan agar perekonomian di Bojonegoro ini semakin meningkat. Selain itu, saat ini perijinan yang berada di SKPD sebagian akan dialihkan ke Kecamatan, tetapi pihak Kecamatan harus tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait.

“Tidak hanya itu saja, perijinan juga harus disesuaikan dengan 9 Isu Strategis. Misalnya Pangan, Energi, Wisata dan Industri Manufactur agar bisa dimaksimalkan di level Kecamatan,” terangnya. (tik/*acw)

Leave a Comment