Share

Ragukan Efektivitas Kinerja Pemprov Jatim, Ciptakan Apatisme Daerah

Terbitnya undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat bingung Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketertiban legalitas ijin pertambangan non migas dan penggunaan air bawah tanah.

Bojonegoro (Media Center) – Terbitnya undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat bingung Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketertiban legalitas ijin pertambangan non migas dan penggunaan air bawah tanah.

Kepala Dinas ESDM, Agus Supriyanto, menyampaikan, rasa malu kepada beberapa pihak salah satunya pengusaha dan instansi yang pernah diperingatkan untuk segera mengurus ijin penggunaan air bawah tanah atau SIPA. Karena, saat mereka akan memproses ijin tersebut, justru semua dokumen ditolak dan dikembalikan kepada Dinas ESDM.

“Kami yang obrak-obrak, ee… malah dikembalikan saat mau mengurus,” ujarnya,

Pengembalian dokumen kepengurusan ijin SIPA tersebut, dikarenakan adanya UU No 23 Tahun 2014 pada Pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan, serta energi, dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Pihaknya mempertanyakan undang-undang tersebut, karena saat semua urusan ditarik oleh Pemerintah Provinsi akan menjadi persoalan tersendiri efektivitas penegakannya di daerah, padahal yang menanggung akibat dari pertambangan adalah pemerintah kabupaten.

“Cuma yang saya tanyakan, apakah efektif saat semua urusan pertambangan menjadi kewenangan Pemprov,” ujarnya.

Agus menyatakan, dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten kehilangan wewenangnya terhadap kegiatan sumber daya mineral, galian C, pasir, dan air bawah tanah.

“Kalau sudah begitu, ya kita jalani saja apa yang menjadi wewenang kita. Karena bagaimanapun, undang-undang itu harus dipatuhi,” lanjutnya.

Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi lagi secara intens terkait efektivitas penegakan UU tersebut di Bojonegoro. Karena selama ini banyak sekali kegiatan pertambangan non migas, seperti pasir, galian C, dan pemanfaatan air bawah tanah cenderung terjadi pelanggaran.

“Yang jelas banyak eksplorasi galian C yang tidak berijin,” tandasnya.

Koordinasi dengan Pemprov Jatim nantinya akan membahas, apakah penegakan tersebut harus mutlak dilakukan mereka. Karena, pelanggaran yang terjadi ada di wilayah Kabupaten. Sementara Pemprov Jatim membawahi puluhan kabupaten lainnya dengan intensitas pelanggaran yang cukup tinggi juga.

“Secara logika, apakah pemprov bisa serta merta melakukan penegakan saat ada pelanggaran di daerah,” tandasnya. (re/**mcb)

Leave a Comment