Share

Siapkan Perda Industri Migas Berbasis Kawasan

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) untuk wilayah migas berbasis kawasan.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, mengatakan Raperda RDTRK ini didorong menjadi Perda karena Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro telah turun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“Sehingga perlu adanya aturan yang lebih detail untuk mengatur tata ruang di masing-masing kecamatan sesuai dengan fungsinya,” ungkapnya.

Dijelaskan, adanya raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ini bertujuan untuk menata lebih jelas lagi mengenai adanya pembagian wilayah untuk industri migas atau yang lainnya. Ayah dua anak ini juga menegaskan, bila isi raperda RDTRK industrialisasi migas berbasis kawasan itu tidak melanggar aturan di atasnya.

“Semisal tata cara penyususan RTRW kabupaten/kota berdasarkan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang,” ungkap politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Dia juga menekankan, agar operator dan kontraktor Migas dalam pembayaran pajak sesuai nilai jual obbjek pajak (NJOP) harus menerapkan aturan yang ada di Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga nantinya jika industrialisasi migas tersebut berada di tengah kawasan sawah penduduk maka akan jelas kemana harus membayar pajak bangunannya.

“Jadi jika pengusaha membangun pabrik di lahan pertanian maka harus lebih dulu mengurus NJOP-nya menjadi NJOP Industri, bukan NJOP pertanian. Karena itu akan merugikan petani,” imbuhnya.

Ditambahkan, dengan adanya Perda PBB Pedesaan dan Perkotaan ini bisa memberikan perlindungan kepada para petani yang lahan pertaniannya berdekatan dengan industri migas. Selain itu juga untuk memetakan dan menentukan lahan mana yang boleh untuk industri tanpa mengurangi lahan pertanian

“Dengan begitu hak-hak petani terlindungi dari para pemodal,” pungkasnya. (rin/*acw)

Leave a Comment