Share

Siapkan Strategi Hadapi Penambang Pasir

Bojonegoro (media Center) – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, tengah menyiapkan strategi untuk melakukan penertiban jika ada pelanggaran dalam kegiatan pertambangan non migas seperti galian c dan penambangan pasir mekanik.

Kepala Satpol PP, Arwan menyampaikan, strategi  tengah disiapkan karena adanya Undang-undang baru yakni No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat implikasi-implikasi  hukum yang perlu diperhatikan.

“Kita butuh langkah dalam melakukan penertiban ini tetapi tidak menyalahi Undang-undang itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Arwan, dengan adanya surat keputusan Bupati tentang Darurat Lingkungan Hidup ada celah bagi Pemkab untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap tingginya pelanggaran yang terjadi saat ini baik galian c maupun penambangan pasir ilegal.

“Dengan regulasi di tingkat Kabupaten ini, kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk bekerjasama melakukan penertiban,” tegasnya.

Disinggung maraknya galian c dan penambangan pasir ilegal yang hingga saat ini masih terjadi, Arwan menyatakan tidak ada pembiaran meskipun di dalam Undang-undang No 23/2014 adalah kewenangan Pemprov Jatim. Justru dengan adanya Perbub No 1/2015 ini, akan bersinergi dengan Pemprov Jatim untuk segera melaksanakan penertiban.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perbup darurat lingkungan tersebut, Satpol PP memiliki payung hukum dan aturan dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggaran yang ada dengan melibatkan pihak Kepolisian . Terlebih, penambangan pasir secara mekanik semakin tinggi dan butuh tindakan tegas.

“Kalau ditanya kapan ya ditunggu saja. Karena sesegera mungkin kami akan ke Surabaya untuk berkoordinasi dengan Satpol PP Pemprov Jatim,” pungkasnya. (rin/*acw)

Leave a Comment