Share

SKK Migas Awasi CSR Seluruh KKKS

Bojonegoro (Media Center) – Untuk menjalankan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di seluruh Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penjelasan tersendiri.

Kepala Humas SKK Migas Jabamanusa, Fatah Yasin menyampaikan, sejak diratifikasi oleh Pemerintah pada 2010, SKK Migas menerapkan ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. Setidaknya ada 3 hal penting yang digariskan oleh ISO 26000 diantaranya istilah CSR tidak digunakan, karena semua organisasi (SKK Migas, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi, Media dll) mempunyai tanggung jawab sosial. Alokasi anggaran tidak diwajibkan, karena prinsip TJS bersifat sukarela & diwujudkan dalam kebijakan (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas serta penegakan HAM.

“Dan  bentuk tanggung jawab sosial (TJS) disesuaikan dengan karakteristik organisasi (sphere of influence) sehingga tidak sama dengan pengembangan masyarakat,” tandasnya.

Sekurangnya ada 50 bentuk TJS KKKS yang harus dikendalikan oleh SKK Migas seperti kaidah keteknikan geologi, geofisika, kaidah geologi produksi, manajemen reservoir dan pemboran dan kaidah evaluasi sumber daya.

Dia menjelaskan, dalam pengendalian program TJS KKKS, SKK Migas juga harus tunduk terhadap beberapa aturan Pemerintah yang terkait seperti Perpres 9 / 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Kepres 63 / 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional dan Inpres 2 / 2012 tentang peningkatan produksi minyak bumi nasional.

“Maka SKK Migas mengawasi program TJS KKKS sesuai dengan tupoksinya, sebagai mitra pemerintah dalam hulu migas untuk penerimaan negara,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2013 lalu, telah melakukan forum komunikasi dengan Humas membahas strategi CSR agar tepat sasaran. Pihaknya berkoordinasi antar KKKS dan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih juga antar industri di luar kegiatan hulu migas.

“Karena yang membantu Pemkab tidak hanya hulu migas saja,” tukas Fatah.

Pihaknya menyatakan, program CSR tidak untuk memenuhi kewajiban saja tetapi ingin mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh Kabupaten karena mappingnya sangat detail berada di daerah.

“Pada tahun 2015 ini akan lebih mempertajam lagi dengan melakukan pendekatan kepada Pemkab memfokuskan pada satu titik yang memang diperlukan masyarakat setempat,” pungkasnya. (rin/*acw)

Leave a Comment