Share

Soal PBB, Pemilik Lahan di Blok Cepu Dicari

Pihak Kecamatan Gayam, hingga saat ini terus melakukan pencarian untuk menemukan siapa pemilik terakhir dari sejumlah lahan yang masih belum melunasi PBB tersebut. Pihaknya optimis tagihan akan selesai pada Bulan Desember 2014 mendatang. Optimisme Jaelani itu dikarenakan pencarian WP akan melibatkan pihak desa, dimana apabila pembayaran PBB diabaikan dampaknya Pemdes tidak akan menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bojonegoro (Media Center) – Sejumlah Wajib Pajak (WP) yang ada di kawasan ring satu lapangan migas Banyuurip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur, disebutkan menolak untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penolakan itu tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.

SPPT yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan diteken Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Herry Sujarwo itu sejak Bulan Maret 2014 telah diterima Kantor Kecamatan Gayam.

Diperkirakan, yang menjadi pemicu adalah pembelian puluhan hektar lahan di kawasan indutsri migas itu oleh spekulan dan makelar. “Yang menjadi kendala, wajib pajak telah menjual tanahnya ke pihak lain, ditagih ke pihak tersebut katanya juga sudah dijual pihak lainnya lagi,” kata Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Gayam Jaelani di kantornya, Sabtu (05/07/2013).

Pihak Kecamatan Gayam, hingga saat ini masih terus melakukan pencarian untuk menemukan siapa pemilik terakhir dari sejumlah lahan yang masih belum melunasi PBB tersebut. Pihaknya optimis tagihan PBB akan selesai di akhir pembayaran pada Bulan Desember 2014 mendatang.

Optimisme Jaelani itu dikarenakan pencarian WP akan melibatkan pihak desa, dimana apabila pembayaran PBB diabaikan dampaknya Pemdes tidak akan menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Persoalan tanah yang dikuasai pihak lain itu menyebar di lokasi yang berdekatan dengan tambang minyak yang dioperatori Mobil Cepu Limited (MCL), diantaranya di Desa Mojodelik, Gayam, Brabuan dan Bonorejo.

Jaelani menyebutkan salah satu dari pihak lain itu adalah PT Etika yang berkantor di Jalan Pattimura Bojonegoro, perusahaan mitra BUMD Bojonegoro itu pernah berselisih dengan pemilik tanah soal pembayaran PBB untuk Tahun 2013.

“Namun persoalan dapat diselesaikan dan tagihan PBB dilunasi oleh PT Etika, sebenarnya banyak pihak lain atau yang sering disebut dengan spekulan tanah yang masih nunggak pembayaran PBB nya. Tapi ini tetap dicari oleh Pemdes yang secara langsung bertanggung jawab akan pembayaran PBB di wilayah kerjanya, “ katanya. (*/guf/mcb)

Leave a Comment