Share

Soal Tambang, Pemkab Hanya Bisa Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak lagi memiliki wewenang dalam penindakan kegiatan pertambangan non migas. Hal ini tertera di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak lagi memiliki wewenang dalam penindakan kegiatan pertambangan non migas. Hal ini tertera di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutanto, mengatakan, di dalam Undang-undang tersebut pengawasan maupun penindakan untuk kegiatan pertambangan non migas berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

“Sementara porsi Pemkab hanya memberikan rekomendasi kegiatan saja,” jelas Sutanto.

Ia menambahkan, hal ini tentu saja menimbulkan apatisme dari pihak Pemkab. Jika nantinya ditemukan ada kegiatana pertambangan ilegal, pihak Pemkab hanya memberikan laporan ke propinsi, sementara penindakan hanya bisa dilakukan oleh propinsi dan pusat saja.

“Seandainya hari ini ada pelanggaran, apa mungkin pemerintah propinsi langsung turun tangan dan langsung datang ke Bojonegoro?, saat pihak propinsi sampai mungkin pelaku sudah lari,” tukasnya.

Meski tujuan Undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah karena adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun akhirnya akan banyak kendala jika Pemprop menanganinya.

“Kami khawatir masalah galian c dan pasir tidak terselesaikan, tapi kita lihat saja perkembangannya,” lanjutnya. (**mcb)

Leave a Comment