Share

Soal UU 23 Tahun 2014, Bupati Bojonegoro Jalankan Sesuai Kapasitas

Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan ditanggapi oleh BUpati Bojonegoro, Suyoto. Ia menyatakan siap memantapkan dan menjalankan isi undang-undang tersebut dan tak merasa ada kekhawatiran akan ada kendala saat melaksanakannya.

Bojonegoro (Media Center) – Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan ditanggapi oleh BUpati Bojonegoro, Suyoto. Ia menyatakan siap memantapkan dan menjalankan isi undang-undang tersebut dan tak merasa ada kekhawatiran akan ada kendala saat melaksanakannya.

Dalam undang-undang ini, misalnya di sektor pertambangan non migas, pihak kabupaten hanya bisa melakukan pengawasan dan rekomendasi. Namun keputusan dan penindakan jika terjadi pelanggaran hanya bisa dilakukan oleh pihak propinsi dan pusat.

“Kita jalankan sebagaimana mestinya, jangan dikritik dulu. Nanti kita lihat hasilnya, dan setelah 1-2 tahun kita akan beri masukan,” tegasnya.

Ia menyatakan, tak hanya di sektor pertambangan, namun di beberapa sektor lainnya seperti perijinan dan pendidikan juga mengalami perubahan dengan adanya undang-undang no 23 tahun 2014 ini.

“Sekolah menengah dan soal perijinan sebagaian juga diambil alih oleh propinsi, saya rasa kalau untuk Bojonegoro tak ada masalah selama bisa dilakukan secara online,” tambahnya.

Meski saat ini kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berubah, Suyoto menegaskan akan memantapkan pelaksanaan undang-undang ini semaksimal mungkin. Namun ia tak menampik jika nantinya dalam pelaksanaannya undang-undang ini akan mengalami revisi untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

“Undang-undang ini juga bukan kitab suci, tak menutup kemungkinan akan ada revisi. Undang-undang 23 ini juga merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam mengatasi masalah sebelumnya,” pungkasnya.(**mcb)

Leave a Comment