Share

Tolak RUU Pilkada, PMII Bojonegoro Gelar Aksi

30 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Rncangan Undang-Undang Pilkada, Rabu (24/9/2014). Aksi dimulai dengan orasi di bundaran Adipura, Jalan Untung Suropati, dan dilanjutkan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyalurkan aspirasinya.

Bojonegoro (Media Center) – 30 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Rncangan Undang-Undang Pilkada, Rabu (24/9/2014). Aksi dimulai dengan orasi di bundaran Adipura, Jalan Untung Suropati, dan dilanjutkan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyalurkan aspirasinya.

Koordinator Aksi M Kamaludin, mengatakan, ada hal yang menarik dalam RUU Pilkada yang sudah sejak 2010 disiapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai kesepakatan antara Komisis II DPR dengan Kemendagri, RUU Pilkada akan diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014.

Menurutnya, dalam RUU ini terdapat dua ketentuan baru yang berbeda secara signifikan dari ketentuan undang-undang No 32/2004, yaitu, pertama pilkada hanya memilih gubernur dan bupati/walikota, sementara wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS, kedua, gubernur dipilih tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD Provinsi. Selain itu, dalam RUU ini juga terdapat tiga hal yaitu memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, menyeleraskan pengaturan norma dalam undang-undang sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridi, dan memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tujuan norma norma pengaturan dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur dan bupati atau walikota.

“Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada gejolak yang sangat besar ditengah masyarakat, oleh sebab itu kami menolak RUU pilkada yang akan ditetapkan besok tanggal 25 september karena dirasa akan mengkebiri hak masyarakat Indonesia dan mencederai azas demokrasi,” tegasnya. (**numcb)

Leave a Comment